Guna mendorong peningkatan dunia usaha di Indonesia khususnya sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK), Pemerintah melalui Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CIPTAKER) mengeluarkan beberapa terobosan kebijakan guna mendukung usaha dimaksud, diantaranya

Untuk mendirikan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) anda perlu memiliki beberapa perizinan. Menurut PP No. 5 Tahun 2021, perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi tidak lagi harus mengurus SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) namun pengusaha tetap

Bagi para pengusaha di bidang konstruksi untuk mendirikan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) anda perlu memiliki beberapa perizinan. Menurut PP No. 5 Tahun 2021, perusahaan atau pengusaha yang bergerak di bidang konstruksi tidak lagi harus mengurus SIUJK

Brand atau merek merupakan identitas suatu hasil produk usaha Anda. Merek akan melekat pada produk-produk maupun jasa yang Anda hasilkan termasuk tercantum dalam website, bahkan pada akun media sosial dan marketplace tempat Anda menjual produk atau jasa.

Menurut UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ada 2 jenis Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan penanam modalnya, yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing  (PMA). Salah satu kewajiban penanam modal baik PMDN maupun

Di Jakarta banyak para pelaku usaha baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Tentunya demi mendapatkan hak untuk menjalankan usahanya para pelaku usaha tersebut harus membuat PT agar perusahaan yang dikelola berbadan hukum. Namun terkadang