Prosedur Pendaftaran Merek

Merek adalah identitas sebuah barang atau jasa yang membedakan barang/jasa satu dengan lainnya. Persepsi konsumen atas kualitas suatu barang/jasa tergantung bagaimana produsen mem- “branding” barang/jasa yang mereka dijual. Jika Anda pemilik usaha yang menjual barang/jasa tertentu, tentunya Anda tidak ingin produk Anda di samakan atau bahkan ditiru orang lain. Apalagi jika Anda sudah susah payah mengembangkan branding barang/jasa tersebut hingga memiliki nama yang dikenal luas oleh konsumen.

Prosedur pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) menganut sistem first come first serve, yang artinya siapa pun yang lebih dahulu mendaftarkan merek barang atau jasanya maka yang bersangkutan lebih memiliki hak untuk meng-klaim merek tersebut. Ada beberapa faktor utama dalam prosedur pendaftaran merek, yaitu:

  1. Nama Merek
  2. Kelas Merek (klasifikasi jenis barang/jasa yang akan didaftarkan)
  3. E-ticket Merek (Logo)

Ketiga faktor tersebut tidak boleh sama atau dengan mirip dengan merek lain. Lebih jauh lagi dalam proses pendaftaran merek waktu yang dibutuhkan hingga 18-21 bulan. Untuk itu dibutuhkan penelitian dan penelusuran di awal agar pendaftaran merek anda tidak mendapat penolakan. Selain itu tingkat kemiripan ketiga faktor di atas  bergantung penilaian subjektif pada saat merek di verifikasi untuk diputuskan selanjutnya suatu merek diterima atau ditolak. Secara rinci prosedur pendaftaran merek adalah sebagai berikut:

  1. Setelah pengajuan permohonan pendaftaran Merek, Ditjen HKI akan melakukan pemeriksaan administratif mengenai kelengkapan dokumen, termasuk juga jenis barang dan/atau jasa yang diajukan apakah telah sesuai dengan kelasnya dan klasifikasinya sesuai dengan NICE Classification. (Proses ± 6 bulan).
  2. Setelah proses pemeriksaan administratif selesai, selanjutnya Ditjen HKI akan mendistribusikan permohonan pendaftaran Merek tersebut kepada pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan substantif, membandingkan permohonan pendaftaran Merek dengan merek-merek pembanding yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek. (Proses: ± 9 bulan).
  3. Apabila pada pemeriksaan substantif ditemukan bahwa permohonan pendaftaran merek yang diajukan mempunyai persamaan dengan merek pembanding yang sama-sama telah terdaftar, Ditjen HKI akan mengeluarkan surat usulan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek tersebut. Terhadap usul penolakan tersebut, pemohon pendaftaran merek diberikan hak untuk mengajukan sanggahan atas usul tolak secara tertulis dengan mengajukan argumentasi bahwa Merek pemohon dengan merek pembanding adalah berbeda.
  4. Apabila sanggahan atas usul tolak tersebut diterima, permohonan pendaftaran Merek akan dipublikasi selama 3 bulan untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga jika ada yang mengajukan keberatan atas permohonan pendaftaran merek tersebut. Jika ada pengajuan keberatan, pemohon dapat mengajukan sanggahan dengan mengajukan argumen dan bukti-bukti penggunaan atas permohonan Merek tersebut. Pemohon diberi waktu 2 bulan untuk mengajukan sanggahan sejak tanggal penerimaan keberatan tersebut.
  5. Jika tidak ada keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek tersebut, Ditjen HKI akan mengeluarkan sertifikat dalam jangka waktu 9-12 bulan setelah berakhirnya masa publikasi. Tetapi apabila terdapat keberatan dan/atau sanggahan, Ditjen HKI akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap permohonan pendaftaran Merek. Jika ditolak, Ditjen HKI akan mengeluarkan surat penolakan tetap dan terhadap penolakan ini Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan banding ke Komisi Banding Merek dalam waktu 3 bulan sejak tanggal surat penolakan yang dikeluarkan oleh Ditjen HKI.

Pendaftaran merek bisa diajukan atas nama pribadi maupun atas nama perusahaan. Adapun prosedur pendaftaran merek perusahaan adalah sebagai berikut:

  1. Softcopy Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab Perseroan;
  2. Softcopy Akta Pendirian Badan Hukum yang telah disahkan/dilegalisir oleh notaris;
  3. Softcopy SKT dan NPWP Badan Hukum/Perseroan;
  4. Keterangan Bidang Usaha atas Merek yang didaftarkan;
  5. Tanda tangan Elektronik Penanggung Jawab; dan
  6. Softcopy etiket merek/ merek yang akan didaftarkan. Etiket tidak boleh mencantumkan tulisan TM dan ® dengan ukuran minimal 2cm x 2cm dan maksimal 9cm x 9cm.

Jika Pemohon adalah Perseorangan/Pribadi :

  1. Softcopy Elektronik Kartu Tanda Penduduk (EKTP) dan NPWP pemohon yang masih berlaku;
  2. Keterangan Bidang Usaha atas Merek yang didaftarkan;
  3. Tanda tangan Elektronik Penanggung Jawab; dan
  4. Softcopy etiket merek/ merek yang akan didaftarkan. Etiket tidak boleh mencantumkan tulisan TM dan ® dengan ukuran minimal 2cm x 2cm dan maksimal 9cm x 9cm.

Jika Anda masih ingin tahu lebih banyak tentang prosedur pendaftaran merek, Anda bisa menghubungi Legalitaskita di 08111778805 atau kunjungi website Kami di www.legalitaskita.id. Kami akan memberikan konsultasi gratis seputar pendaftaran merek dengan konsultan profesional yang sudah berpengalaman di bidangnya.