Izin Lanjutan Setelah PT Anda Berdiri

Setelah melakukan pendirian PT, berikut merupakan izin lanjutan setelah Anda melakukan pendirian PT. Pastikan Anda memilikinya. Simak untuk tahu selengkapnya.

Setelah melakukan pendirian PT, terdapat beberapa dokumen legalitas yang wajib Anda miliki sebagai pemilik perusahaan. Selain sebagai pemenuhan tuntutan regulasi secara utuh, ini juga bermanfaat untuk melindungi aset perusahaan, pengembangan bisnis, hingga meningkatkan kredibilitas.

Untuk syarat pendirian PT sendiri, salah satunya adalah terdiri dari minimal oleh 2 orang pengurus yang keduanya wajib mengambil bagian saham. Sedangkan untuk Pendirian PT perorangan termasuk ke dalam Usaha Mikro dan Kecil.

Izin Lanjutan Setelah PT Anda Berdiri

Mengutip dari UKM Indonesia, berikut ini adalah beberapa dokumen legalitas yang harus Anda miliki setelah melakukan pendirian PT.

1. Mendaftarkan Akta Pendirian Perusahaan

Setelah membuat akta pendirian, tahap selanjutnya adalah mendaftarkan akta pendirian perusahaan. Namun Anda tidak perlu bingung untuk melakukan hal ini, karena notaris dapat melakukan pendaftaran ini.

Nantinya, notaris akan mendaftarkan akta pendirian PT ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI. Selanjutnya Anda akan mendapatkan surat pengesahan berupa Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum.

Sebagai pemilik perusahaan, tugas Anda hanya menunggu dan memastikan bahwa Anda memilih notaris yang tepat.

2. Mengurus NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Atas Nama  Badan Usaha

Anda wajib membuat NPWP atas nama badan usaha jika perusahaan Anda telah memenuhi persyaratan wajib pajak sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Undang-undang nomor 36 tahun 2008, menjelaskan tentang besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam bentuk usaha tetap.

Yaitu dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.

Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berikut adalah persyaratan untuk pendaftaran NPWP Badan:

  • Mengisi Formulir Pendaftaran NPWP Badan dengan lengkap;
  • Menyerahkan Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya (jika ada);
  • Fotokopi KTP dan NPWP salah satu pengurus (Jika pengurus merupakan WNI).
  • Fotokopi Paspor dan NPWP salah satu pengurus apabila WNA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak (Jika pengurus merupakan WNA).
  • Surat pernyataan bermaterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak Badan yang menyatakan kegiatan usaha yang Anda lakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut.
  • Surat kuasa bermaterai dan lengkap dengan cap perusahaan ( jika bukan pengurus yang mengajukan permohonan ).

3. Mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB)

Menurut PP No. 24 Tahun 2018, NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS, setelah melakukan pendaftaran. OSS (Online Single Submission) merupakan Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Hampir semua layanan pemerintah yang berkaitan dengan perusahaan, mensyaratkan NIB sebagai dokumen pelengkap di awal. Sehingga, jika perusahaan Anda belum memiliki NIB, ini tentu akan mempersulit administrasi perusahaan Anda.

Anda dapat mendaftar melalui laman OSS secara online. Pastikan kegiatan usaha yang tercantum pada anggaran dasar sudah sesuai dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 2020.

4. Mengurus Perizinan Lanjutan (Izin Usaha dan Izin Komersial)

Menurut PP No. 24 Tahun 2018 Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran. Untuk memulai usaha atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan Komitmen.

Contoh izin usaha yaitu Izin Lokasi dan Izin Lingkungan. Sedangkan Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha. Misalnya Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan (dari Kementerian/Dinas Kesehatan) untuk usaha catering.

5. Mengurus Pendaftaran Karyawan Tetap ke BPJS Kesehatan

Dalam UU NOMOR 24 TAHUN 2011 Pasal 15 ayat 1 menjelaskan tentang pendaftaran BPJS oleh pemilik usaha. Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta pada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

Sehingga sebagai pemilik perusahaan yang taat hukum, Anda seharusnya menaati peraturan terkait jaminan kesehatan karyawan.

Penutup

Selain untuk mempermudah perusahaan terkait urusan administrasi, izin lanjutan setelah pendirian PT Anda butuhkan untuk mendapatkan legalitas perusahaan. Juga untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.