Lebih Dekat Tentang Perseroan Perorangan

Guna mendorong peningkatan dunia usaha di Indonesia khususnya sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK), Pemerintah melalui Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CIPTAKER) mengeluarkan beberapa terobosan kebijakan guna mendukung usaha dimaksud, diantaranya tentang Perseroan Perorangan.

Sebelum kita membahas lebih dalam terkait Perseroan Perorangan, mari kita simak definisi dari Perseroan Perorangan sesuai dengan UU Ciptaker, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A UU Ciptaker, pemerintah memperbolehkan seseorang untuk mendirikan Perseroan Perorangan untuk menjalankan usaha skala mikro dan skala kecil. Berbeda dengan Perseroan Terbatas (PT) yang mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) orang / badan hukum sebagai pemegang saham, perseroan perorangan dapat didirikan  oleh 1 (satu) orang pemegang saham saja.

Lebih lanjut, Perseroan Perorangan juga berbeda dengan Perusahaan Perorangan. Perbedaan yang cukup signifikan adalah adanya pemisahan tanggung jawab antara pemilik dan perseroan perorangan,  karena perusahaan perorangan bukan merupakan badan hukum. Hal ini dapat menjadi kabar baik bagi sebagian pengusaha yang tidak memiliki modal besar dengan skala usaha mikro dan kecil maupun pengusaha yang tidak memiliki rekan usaha.

Modal dasar Perseroan Perorangan berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan dan besarannya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri, artinya pada Perseroan Perorangan tidak ada tanggung renteng seperti pada CV atau Perusahaan Perorangan. Pemegang saham Perseroan Perorangan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perjanjian yang dibuat atas nama Perseroan Perorangan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Modal dasar Perseroan Perorangan harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah dan bukti dimaksud wajib disampaikan secara elektronik kepada Menkum HAM dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengisian pernyataan pendirian.

Lantas siapa saja yang boleh mendirikan Perseroan Perorangan? Mengacu kepada UU Ciptaker, Perseroan Perorangan hanya boleh didirikan oleh WNI yang sudah berumur 17 tahun atau lebih dan cakap hukum. Perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik dari Menkum HAM. Perseroan Perorangan hanya boleh dimiliki oleh pengusaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dan hanya dapat didirikan oleh 1 (satu) orang pendiri, yaitu dengan dengan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (Usaha Mikro) atau Usaha Kecil yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Status Perseroan Perorangan akan berubah status badan hukumnya menjadi Perseroan apabila ada perubahan pemegang saham yang menjadi lebih dari 1 (satu) dan sudah tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Perseroan Perorangan yang berubah harus melakukan perubahan status melalui akta notaris dan di daftarkan secara elektronik kepada menteri sesuai dengan peraturan Pasal 9 ayat (1) s/d (3) PP No. 8 Tahun 2021. Untuk mendirikan Perseroan Perorangan, Anda harus mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia dan mendaftarkan nya secara elektronik kepada Menkum HAM dengan persyaratan berupa: KTP dan NPWP Pendiri, Alamat domisili dan Form pernyataan pendirian yang telah diisi.