LKPM, Kewajiban Terbaru para Pengusaha

Tahukah Anda bahwa para pengusaha wajib menyampaikan laporan LKPM? Simak informasi lengkap seputar definisi, pihak yang wajib lapor, serta langkahnya di sini!

Anda menjalankan suatu badan usaha yang beroperasi di Indonesia? Ketahuilah bahwa pemerintah Indonesia mewajibkan para pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan penanaman modal atas suatu badan usaha yang bentuknya berupa LKPM.

Cari tahu penjelasan lengkap seputar definisi LKPM, siapa saja yang berkewajiban lapor LKPM, sekaligus langkah mudah lapor LKPM hanya di sini!

Mengenal LKPM

Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang juga dikenal dengan singkatan LKPM adalah suatu laporan yang pelaksanaannya diatur oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dalam Peraturan BKPM No. 6 Tahun 2020[1] tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terpampang jelas bahwa suatu badan usaha memiliki kewajiban untuk lapor LKPM yang isinya adalah laporan perkembangan atau konstruksi apabila bisnis tersebut belum beroperasi.

Kemudian, apabila kegiatan operasional suatu bisnis telah berlangsung, laporan tersebut menjadi laporan produksi. Nantinya, laporan tersebut harus perusahaan sampaikan kepada BKPM supaya perkembangan serta kendala yang dihadapi dapat diketahui.

Jangka waktunya pun bervariasi, mulai dari 3 bulan hingga 6 bulan sekali, tergantung skala dari perusahaan terkait. Apabila suatu perusahaan berskala kecil, penyampaian LKPM wajib setiap 6 bulan sekali. Sedangkan, untuk perusahaan berskala menengah hingga besar, penyampaian LKPM wajib setiap 3 bulan sekali.

Ini Pihak yang Wajib dan Tidak Wajib Lapor LKPM

Berdasarkan Pasal 32 Ayat 1 Peraturan BKPM 5 Tahun 2021, para pelaku usaha di setiap bidang dan/atau lokasi wajib menyampaikan LKPM. Kemudian, berdasarkan Peraturan BKPM No. 6 Tahun 2020, kewajiban penyampaian ini berlaku untuk pelaku usaha yang nilai investasinya lebih dari 50 juta.

Sesuai Pasal 35 PP 7/2021, para pelaku usaha kecil, menengah, dan besar punya kewajiban mutlak untuk menyampaikan LKPM ini. Jadi, apabila usaha Anda termasuk di dalamnya, Anda wajib untuk menyampaikan laporan LKPM.

Namun, terdapat pengecualian untuk beberapa pelaku usaha di bidang tertentu berupa tidak adanya kewajiban untuk menyampaikan LKPM. Apabila perusahaan Anda termasuk dalam daftar berikut, maka Anda tak wajib melakukan penyampaian LKPM.

  1. Pelaku usaha mikro, yaitu modal usaha maksimal Rp1 miliar dan tidak termasuk bangunan serta tanah tempat usaha dan hasil penjualan tahunan maksimal Rp2 miliar.
  2. Bidang usaha hulu migas.
  3. Perbankan.
  4. Lembaga keuangan non-bank.
  5. Asuransi.

Cara Lapor LKPM Online, Ternyata Gampang!

Nah, apabila badan usaha milik Anda termasuk dalam pihak yang berwajib untuk menyampaikan laporan LKPM sesuai peraturan yang berlaku, Anda perlu mengetahui cara mudah untuk lakukan laporan.

Untungnya, proses pelaporan LKPM sangat mudah dengan adanya sistem online LKPM OSS. Caranya, simak sederet langkah lapor LKPM online berikut ini:

  1. Buka browser di device Anda.
  2. Pergi ke laman https://oss.go.id/ dan daftarkan NIB badan usaha Anda.
  3. Klik menu “Daftar Perizinan” dan pilih opsi “Tambah LKPM Baru”.
  4. Isi data-data lengkap terkait realisasi investasi, realisasi impor barang dan bahan (opsional), sumber pembiayaan, penggunaan tenaga kerja perusahaan, realisasi mesin dan peralatan, permasalahan yang dihadapi perusahaan ,produksi barang atau jasa dan pemasaran, sekaligus staf penanggung jawab LKPM perusahaan.
  5. Pastikan seluruh data yang Anda masukkan telah sesuai dengan kondisi nyata.
  6. Klik opsi “Kirim LKPM” dan pemrosesan laporan akan segera terlaksana.

Selalu pastikan bahwa Anda telah melakukan penyampaian laporan LKPM yang rutin sesuai jadwal wajib untuk perusahaan Anda. Dengan begitu, Anda telah berhasil menunaikan kewajiban setor perkembangan penanaman modal sekaligus kendala yang perusahaan hadapi kepada pihak berwenang alias BKPM.