Prosedur, Langkah dan Kisaran Biaya Pembuatan CV

Jika di tahun ini anda ingin memulai usaha kecil-kecilan seperti ingin mendirikan industri rumah tangga, biro jasa, usaha catering, ataupun perdagangan dengan modal yang terbatas maka mendirikan CV merupakan solusi yang tepat untuk menjalankan usaha tersebut. Untuk itu Anda harus mengetahui apa saja persyaratan membuat CV.

CV atau Persekutuan Komanditer merupakan suatu badan usaha yang tidak memiliki batas modal minimal dan belum memiliki badan hukum. Persyaratan pendirian nya pun terbilang mudah dan cepat dibanding dengan pendirian PT, proses ini akan berjalan lancar jika anda memahami persyaratan serta prosedur yang diperlukan.

Untuk mempermudah memahami dan mempelajari prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan, simak prosedur persyaratannya berikut ini.

Prosedur Pembuatan CV

Ada berbagai dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan membuat CV. Ini merupakan bagian dari prosedur pendirian CV yang harus Anda penuhi. Berikut dokumen-dokumen yang diperlukan.

  • Akta Pendirian/Pembuatan CV
  • Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) Perusahaan
  • Tanda Daftar Perusahaan
  • Surat Keterangan Domisili Perusahaan(SKDP)
  • Pengesahan Pengadilan

Langkah-langkah Membuat CV

Dokumen-dokumen yang diperlukan tersebut bisa disiapkan melalui proses tahapan berikut ini:

1. Pembuatan Akta Pendirian CV

Beberapa dokumen yang diperlukan untuk persetujuan dan penandatanganan oleh notaris yaitu :

  • Fotokopi KTP masing-masing pendiri CV (Persero aktif & pasif)
  • Fotokopi NPWP masing-masing pendiri CV (Persero aktif & pasif)
  • Nama CV. Persyaratan nama CV bisa menggunakan 2 suku kata dan tidak wajib dalam Bahasa Indonesia.
  • Foto pendiri perusahaan ukuran 3×4 berlatar belakang merah

Pada proses pembuatan akta dihadapan notaris, jika dokumen tersebut telah disetujui langkah selanjutnya adalah penandatanganan akta oleh pendiri perusahaan dihadapan notaris. Selanjutnya, notaris akan membuat copy Akta dan mendaftarkan akta tersebut di Kemenkumham untuk mendapatkan Surat Keterangan (SK Kemenkumham). Dokumen ini akan diperlukan untuk langkah selanjutnya.

2. Membuat Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

Dokumen ini diajukan kepada kelurahan di tempat Anda tinggal. Hal ini sebagai bukti alamat perusahaan Anda.

  • Formulir Pengajuan SKDP yang wajib diisi
  • Pelampiran legalitas perusahaan (Akta Pendirian & SK Menkumham)
  • Surat keterangan domisili dari pemilik gedung/perkantoran
  • Fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan
  • Fotokopi surat kontrak/sewa kantor (tempat usaha) atau bukti kepemilikan tempat usaha
  • Fotokopi IMB
  • Foto gedung kantor, tampak dalam dan luar

3. Pembuatan NPWP Perusahaan

Pembuatan NPWP diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan domisili perusahaan. Selain mendapat NPWP, nantinya akan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai wajib pajak, persyaratannya yaitu :

  • Formulir pengajuan NPWP yang wajib diisi
  • Pelampiran legalitas perusahaan (Akta Pendirian, SK Menkumham, dan SKDP)
  • Fotokopi KTP, NPWP, dan KK pendiri perusahaan

NPWP dan SKT akan dikeluarkan oleh pihak KPP dengan persyaratan dokumen yang harus dilengkapi terlebih dahulu. KPP akan melakukan pengecekan sebelumnya untuk meyakinkan apakan data pendiri perusahaan sudah benar, dengan format NPWP pribadi yang terbaru dan tidak memiliki tunggakan pajak.

4. Membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Untuk membuat SIUP ini bisa Anda lakukan ke Dinas perdagangan Kota atau Kabupaten tempat domisili perusahaan Anda. Ini untuk sekali usaha kecil dan menengah. Untuk golongan SIUP besar maka pembuatannya harus kepada Dinas Perdagangan di Provinsi. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut :

  • Mengisi Formulir SIUP yang disediakan
  • Menyertakan lampiran legalitas perusahaan seperti, SKDP, SK Menkumham, NPWP, dan Akta Pendirian)
  • Pas foto pendiri perusahaan ukuran 3×4 (2 lembar) berwarna

5. Membuat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Untuk pembuatannya Anda bisa datang langsung ke Dinas Perdagangan di Kota Anda yang berada sesuai dengan domisili perusahaan dengan persyaratannya :

  • Mengisi Formulir pengajuan SIUP
  • Pelampiran legalitas perusahaan berupa, SK Menkumham, NPWP, TDP, Akta Pendirian, SKDP
  • Pas foto owner perusahaan ukuran 3×4 berjumlah 2 lembar dan berwarna

6. Pengesahan Pengadilan

Setelah mendapatkan akta dari pihak notaris, tahapan selanjutnya yaitu mendaftarkan akta pendirian CV ke Pengadilan Negeri di wilayah kedudukan CV. Persyaratan pendaftarannya yaitu :

  • Pelampiran SKDP dan NPWP dengan nama CV yang bersangkutan

Setelah pendaftaran berhasil, tinggal menunggu pengesahan dari Pengadilan Negeri.

Jangka waktu proses pengurusan surat-surat yang diperlukan untuk perizinan tersebut biasanya selama kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan.

Kisaran Biaya Pembuatan CV

Tidak ada batasan standar mengenai biaya membuat CV ini, akan tetapi kisaran biaya yang diperlukan tidak sampai lebih dari 10 juta rupiah, biaya ini pun masih bervariasi sesuai dengan layanan yang diinginkan. Diperkirakan biaya untuk pendirian CV pada tahun 2019 ini berkisar antara 6 juta – 8 juta rupiah.

Untuk anda yang berada di wilayah Jakarta hanya cukup mengeluarkan biaya sekitar 6,5 juta rupiah untuk melakukan pendirian CV. Sedangkan untuk anda yang berada di wilayah Bekasi dan Bogor biaya yang dibutuhkan sekitar 6 juta – 8 juta. Angka biaya ini bisa bervariasi tergantung banyak faktor.

Faktor yang menentukan besarnya biaya yang diperlukan yaitu berdasarkan lokasi domisili usaha yang akan berjalan, lama pengurusan pembuatan CV dan juga modal dasar dan bentuk usaha. Modal dasar ini menjadi penentu biaya yang harus dibayarkan, sebagai contoh pendirian CV dalam negeri akan berbeda biaya nya dengan CV penanaman modal asing.

Itulah persyaratan membuat CV terbaru yang harus Anda ketahui sebelum memutuskan mendirikan CV. Proses yang bisa terbilang cukup mudah dan cepat dan juga jika anda berkenan menggunakan jasa pembuatan CV bisa juga dilakukan dengan kisaran biaya yang telah disebutkan. Semoga artikel ini bermanfaat sebagai bekal pengetahuan untuk anda.

Share this article:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Legalitas Kita
Hotline : +62 811 1778 805 / +62 821 1200 7880; dan
email : info@legalitaskita.com