Mekanisme Pendirian PT

“Untuk menjadi sebuah PT dibutuhkan akta pendirian PT dari notaris dan SK pengesahan dari Kemenkumham. Dengan kedua dokumen tersebut sebenarnya PT sudah sah sebagai badan hukum dan terdaftar di sistem registrasi badan usaha Kemenkumham.”

PT atau perseroan terbatas adalah badan hukum yang umumnya digunakan pelaku usaha sebagai “kendaraan” ideal dalam menjalankan bisnisnya. Apa saja yang menjadi kelengkapan PT dan bagaimana mekanisme pendirian PT. Simak penjelasan singkat dari Legalitaskita terkait mekanisme pendirian PT berikut ini:

Untuk menjadi sebuah PT dibutuhkan akta pendirian PT dari notaris dan SK pengesahan dari Kemenkumham. Dengan kedua dokumen tersebut sebenarnya PT sudah sah sebagai badan hukum dan terdaftar di sistem registrasi badan usaha Kemenkumham. Namun untuk dapat mulai menjalankan usaha Anda masih perlu mengurus beberapa izin dan legalitas lainnya, secara lengkap kelengkapan berkas PT, yaitu:

  1. Akta Pendirian dari Notaris ;
  2. SK Kemenkumham;
  3. NIB;
  4. SKT;
  5. NPWP; dan
  6. Izin Lokasi/Sertifikat Standar/Izin Lingkungan/Izin Lanjutan (Apabila di persyaratkan, biasanya untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi dan risiko tinggi).

Untuk mendapatkan kelengkapan legalitas tersebut Anda perlu memenuhi beberapa persyaratan umum, mekanisme pendirian PT antara lain:

  1. PT wajib didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih pendiri  dan pemegang saham.
  2. Dalam akta pendirian PT wajib mencantumkan nama perusahaan, modal dasar, jumlah saham dan komposisi saham, bidang usaha (maksud dan tujuan pendirian PT), serta nama para pengurus dan pemegang saham.
  3. Nama yang dipilih dalam pendirian PT wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, terdiri dari 3 suku kata dan tidak sama dengan nama PT yang sudah ada atau sama dengan instansi atau lembaga yang ada di Indonesia.
  4. Minimal modal dasar PT adalah 51 juta.
  5. Modal yang harus disetor ke rekening perusahaan setelah PT berdiri adalah 25% dari modal dasar yang tertera pada akta pendirian PT, dengan minimal modal disetor 51 juta.
  6. Akta Pendirian PT harus disahkan oleh Kemenkumham dan ter-registrasi dalam sistem SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum).
  7. Pada beberapa daerah seperti di DKI Jakarta, domisili PT wajib berada di zona usaha atau perkantoran.

Adapun berkas-berkas yang harus dipersiapkan dalam pendirian PT antara lain:

  1. Fotokopi atau softcopy E KTP para pemegang saham dan para pengurus (Dewan Komisaris dan Dewan Direksi)
  2. Fotokopi NPWP atau softcopy para pemegang saham dan para pengurus (Dewan Komisaris dan Dewan Direksi)
  3. Fotokopi atau softcopy Kartu Keluarga para pendiri perusahaan dan pengurus perusahaan;
  4. Swafoto para pendiri memegang E-KTP dan NPWP;
  5. Alamat email dan nomor telepon para pendiri;
  6. Keterangan tentang kedudukan dan alamat PT Lokal. Jika milik sendiri melampirkan bukti kepemilikan, antara lain:
  7. Fotokopi atau softcopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat usaha domisili PT –  Rumah/Gedung/Ruko;
  8. Fotokopi atau softcopy bukti pelunasan PBB tahun terakhir tempat usaha domisili PT – Rumah/ Gedung/ Ruko
  9. Foto Gedung, Ruangan, dan Logo Kantor
  10.  Fotokopi bukti kepemilikan atau penggunaan tempat usaha di mana:

Jika menyewa, dibuktikan dengan perjanjian sewa menyewa antara penyewa dan pemilik tempat.

  1. Apabila di gedung, dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Gedung.
  2. Apabila di Ruko, dibuktikan dengan surat pernyataan RT/RW tentang domisili kedudukan PT.
  3. Surat keterangan sewa atau surat pinjam pakai Rumah/ Gedung/ Ruko.

Jika Anda masih ingin tahu lebih banyak terkait PT atau ingin berkonsultasi lebih lanjut tentang mekanisme pendirian PT, Anda bisa menghubungi Legalitaskita di 08111778805 atau kunjungi website Kami di www.legalitaskita.id. Kami akan memberikan konsultasi gratis seputar pendirian PT dengan konsultan profesional yang sudah berpengalaman di bidangnya.