Mengenal OSS RBA, Izin Usaha Berbasis Risiko

Pengertian hingga Kriteria OSS RBA

Pemerintah memiliki sistem perizinan usaha yang dikelompokkan berdasarkan risikonya. Perizinan ini yaitu OSS RBA atau Online Single Submission Risk Based Approach.

Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Untuk lebih jelasnya, simak artikel ini hingga rampung ya!

Tentang OSS Berbasis Risiko

OSS dengan berbasis risiko ini merupakan perizinan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha, berdasarkan risiko kegiatan usaha.

Tujuan dari hal ini yaitu supaya pelaku usaha atau Lembaga supaya lebih mudah dalam mendaftarkan perizinan. Sebab, pelaku usaha hanya perlu mendaftarkan perizinan sesuai kebutuhan.

Pengguna OSS RBA

Berdasarkan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, OSS berbasis risiko ini wajib digunakan oleh beberapa pelaku atau lembaga. Yakni:

  1. Pelaku usaha
  2. Kementerian atau Lembaga,
  3. Pemerintah Daerah,
  4. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),
  5. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBP).

Kategori Pengguna OSS Berbasis Risiko

OSS RBA ini memberikan pelayanan perizinan bagi kategori pelaku usaha. Berikut rincian pelaku usaha.

  • UMK (Usaha Mikro dan Kecil)
  • Orang Perseorangan,
  • Badan Usaha
    • Persyarikatan atau Persekutuan,
    • Yayasan,
    • Perseoran Terbatas (PT),
    • Persekutuan Komanditer,
    • Badan Hukum Lainnya,
    • Persekutuan Firma,
    • Persekutuan Perdata,
    • Koperasi,
    • Perusahaan Umum (Perum)
  • Non UMK
  • Orang Perseorangan,
  • Badan Usaha (Rincian sama dengan UMK),
  • Kantor Perwakilan
    • Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA),
    • Jasa Penunjan Tenaga Listrik Asing,
    • Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A),
    • Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing-Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (KP3APMSE),
    • Badan Usaha Jasa Kontruksi Asing (BUJKA)
  • Badan Usaha Luar Negeri
    • Pemberi Waralaba,
    • Perdagangan Berjangka,
    • PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) Asing,
    • Bentuk Usaha Tetap.

Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan masing-masing pelaku usaha.

  • Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

UMK adalah usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dengan bentuk perorangan atau badan usaha, bermodal maksimal Rp5 miliar.

Rinciannya, Usaha Mikro maksimal modal Rp1 miliar. Sementara usaha kecil antara Rp1 – 5 miliar.

  • Non UMK
  • Usaha Menengah

Usaha menengah merupakan sebuah bisnis yang dimiliki oleh WNI, dengan modal antara Rp5 – 10 miliar, belum termasuk tanah dan bangunan,

  • Usaha Besar

Usaha besar merupakan Penanaman Modal Asing (PMA), atau bisa juga Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Modal yang dikeluarkan lebih dari Rp10 miliar, belum termasuk tanah dan bangunan.

  • Kantor Perwakilan

Kantor Perwakilan adalah warga negara Indonesia atau bahkan asing, bisa juga sebuah badan usaha, pelaku usaha dari luar yang mendirikan kantor di wilayah Indonesia.

  • Badan Usaha Luar Negeri

BULN merupakan badan usaha yang didirkan di luar Indonesia, untuk melakukan usaha tertentu.

Tingkat Risiko

Ada empat tingkatan risiko dalam usaha yang sudah ditetapkan, sebagai berikut:

  1. Risiko Rendah (R)

Usaha dengan risiko rendah, wajib mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB);

  1. Risiko Menengah Rendah (MR)

Pada tingkatan ini, pelaku usaha wajib memiliki NIB dan Sertifikat standar untuk melakukan usaha. Sertifikat standar yang dimaksud yakni pernyataan yang dibuat pada sistem OSS.

Kemudian hal ini digunakan sebagai legalitas usaha. Nah, pelaku usaha wajib memenuhi standar kegiatan usaha sesuai pernyataan.

  1. Risiko Menengah Tinggi (MT)

Untuk risiko menengah tinggi ini, pelaku usaha wajib membuat NIB dan Sertifikat Standar. Hampir sama, sertifikat standar ini merupakan pernyataan yang dibuat oleh pelaku usaha.

Hanya saja, ada proses verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Verifikasi ini yaitu soal Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosesnya dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

  1. Risiko Tinggi (T)

Risiko tinggi diperlukan NIB dan izin yang berupa legalitas usaha sesuai dengan standar pemerintah. Salah satunya yakni Kelayakan Lingkungan hidup.

Proses verifikasi juga dilakukan oleh pemerintah, bekerjasama dengan pihak ketiga.

Demikian izin usaha OSS RBA yang harus diketahui oleh pelaku usaha. Segera lengkapi izin usaha ini supaya lebih mudah dalam menjalankan bisnis.