Perdagangan Besar dan Perdagangan Eceran, Digabung? Awas Risiko Izin Usaha tidak terbit!

Jika KBLI perdagangan Besar dan Eceran dijadikan dalam satu usaha, maka akibat yang dapat dialami ialah sistem Online Single Submission (OSS) tidak akan menerbitkan izin usaha. Hal ini dapat dikatakan bahwasannya usaha anda tidak memiliki izin usaha.

Dalam mendirikan sebuah Perusahaan, baik Perusahaan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Para Pendiri Perusahaan diwajibkan untuk memiliki Kode Usaha yang ingin dimasukkan kedalam sebuah akta sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.  

Namun, kenyataanya masih terdapat akta yang menggabungkan Perdagangan Besar dan Perdagangan Eceran. Apa itu Perdagangan Besar dan Eceran? Apakah perbedaannya diantara kedua Kode Usaha itu? Berikut penjelasannya!

Mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/ Tahun 2016  Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (Permendag 22/2016), dapat kita temukan bahwa definisi Perdagangan Besar/Grosir adalah Pelaku Usaha Distribusi yang menjual berbagai macam Barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.

Sedangkan, definisi Perdagangan Eceran sesuai dengan Permendag 22/2016 tersebut di atas, adalah Pelaku Usaha Distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan barang secara langsung kepada konsumen. 

Setelah membaca pengertian dari Perdagangan Besar dan Eceran maka, kita dapat mengambil garis kesimpulan bahwasannya Faktor yang menjadikan pembeda antara kedua Perdagangan ini terletak pada pihak pembeli yang dituju.

Dalam Perdagangan Besar/Grosir subjek yang dituju ialah Pengecer, Pihak yang akan memperdagangkan kembali atau Pedagang besar lainnya. Seluruh subjek diatas ini biasanya bertindak sebagai agen atau perantara dagang, baik perorangan ataupun badan hukum.

Sedangkan dalam Perdagangan Eceran subjek yang dituju ialah konsumen akhir. Jadi, tujuan akhirnya adalah agar barang tersebut sampai langsung kepada konsumen yang langsung menggunakan objek/barang tersebut tanpa dijual kembali. Untuk Mendistribusikan Barang, Pengecer harus menggunakan sarana penjualan toko (Minimarket, Departement Store, Hypermarket), atau sarana penjualan lainnya (sistem elektronik, Vending Machine, dan Penjualan Bergerak).

Untuk kegiatan usaha Perdagangan Besar sendiri memiliki KBLI awalan 46 dan untuk Perdagangan Eceran memiliki awalan 47.

Kedua jenis KBLI ini tidak dapat dijadikan dalam satu usaha. Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (Permendag 66/2019) yang menuliskan bahwasannya Distributor, Sub Distributor, Grosir, Perkulakan, Agen, dan Sub Agen dilarang mendistribusikan Barang secara eceran kepada konsumen.

Bagaimana akibatnya jika Perdagangan Besar dan Eceran tetap digabungkan? Jika KBLI perdagangan Besar dan Eceran dijadikan dalam satu usaha, maka akibat yang dapat dialami ialah sistem Online Single Submission (OSS) tidak akan menerbitkan izin usaha. Hal ini dapat dikatakan bahwasannya usaha anda tidak memiliki izin usaha.

Oleh karena itu, baik untuk memperhatikan klasifikasi dari kegiatan usaha yang ingin dijalankan dan menyesuaikan dengan KBLI 2020.

[Nur Aini] – Konsultan LegalitasKita

Memiliki kendala dengan menentukan KBLI yang sesuai dengan kegiatan Usaha Anda? Segera hubungi LegalitasKita untuk mendiskusikan hal ini lebih lanjut melalui nomer Whatsapp +62 811-1778-805.