Sertifikat Standar sebagai Salah Satu Kelengkapan Legalitas Usaha

Sertifikat Standar adalah pernyataan atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Simak selengkapnya untuk tahu cara mendapatkan sertifikat standar.

Sebagai kelengkapan legalitas usaha, Anda memerlukan dokumen perizinan usaha, salah satunya adalah sertifikat standar. Menurut UU N0. 11 tahun 2020, sertifikat standar merupakan pernyataan pelaku usaha sebagai bukti untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Sertifikat standar dikeluarkan melalui sistem perizinan berbasis risiko atau dikenal sebagai Sertifikat Standar OSS RBA (Risk Based Approached).

Jenis Perizinan Usaha Berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha

Menurut PP No. 5 Tahun 2021, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, menengah dan risiko tinggi. Pemerintah telah menetapkan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha melalui KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).

KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha. Berikut ini jenis perizinan usaha berdasarkan tingkat risiko menurut PP NO. 5 Tahun 2021:

a. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Rendah

Pada jenis usaha ini, izin usaha yang harus Anda miliki hanya berupa NIB (Nomor Induk Usaha). NIB juga dapat berlaku sebagai SNI (Standar Nasional Indonesia) dan SJPH (Sertifikat Jaminan Produk Halal). Contohnya toko barang kelontong.

b. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah

Contoh usaha dengan risiko menengah rendah adalah usaha pengolahan dan pengawetan ikan. Untuk izin usaha yang Anda butuhkan berupa NIB dan Sertifikat Standar yang dapat Anda dapatkan melalui sistem OSS (Online Single Submission).

c. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi

Izin usaha berupa NIB dan Sertifikat Standar yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.

Contoh usaha yaitu usaha pengangkutan penumpang atau kargo dengan pesawat udara. Setelah memperoleh NIB, pelaku usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS. Selanjutnya Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah akan melakukan verifikasi sesuai kewenangan masing-masing.

d. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Tinggi

Perizinan usaha berupa NIB dan izin yang merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha. Izin ini wajib Anda penuhi sebelum melaksanakan kegiatan usaha. Contoh usaha yaitu usaha pertambangan batu bara.

Untuk lebih jelasnya, Anda dapat melihat ilustrasi dari Kementrian Investasi berikut:

Sumber gambar: Edited from Canva.

Cara Mendapatkan Sertifikat Standar OSS

Sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2021, bahwa kategori usaha yang memerlukan Sertifikat Standar adalah dengan risiko menengah rendah dan tinggi. Berikut adalah proses pengajuan Sertifikat Standar OSS untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dan tinggi:

1. Kegiatan Usaha dengan Risiko Menengah Rendah ( Menurut PP No. 5 Tahun 2021 Pasal 195 ayat 1-3)

  1. Setelah memenuhi persyaratan pembuatan NIB, Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS. Juga dengan memperhatikan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ).
  2. Jika dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL. Namun jika tidak wajib memenuhi UKL-UPL, pelaku usaha harus mengisi formulir SPPL ( Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan).
  3. Kedua formulir tersedia pada sistem OSS. Setelah itu barulah akan memperoleh NIB dan Sertifikat Standar.

2. Kegiatan Usaha dengan Risiko Menengah Tinggi ( Menurut PP No. 5 Tahun 2021 Pasal 196 ayat 1-8)

  1. Pengajuan awal sama seperti pada usaha dengan risiko menengah rendah, namun masih membutuhkan verifikasi dari lembaga terkait.
  2. Sebelum mengajukan verifikasi, pelaku usaha masih harus melakukan pemenuhan standar kegiatan usaha sesuai yang terdapat pada Sistem OSS.
  3. Nantinya, sistem OSS akan meneruskan hasil pemenuhan standar tersebut kepada lembaga yang memverifikasi, sesuai kewenangan masing-masing.
  4. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, selanjutnya akan ada notifikasi pada Sistem OSS, apakah kegiatan usaha memenuhi persyaratan atau tidak.

Untuk lebih jelas, perhatikan alur yang dibuat Kementerian Investasi berikut.