Syarat dan Perizinan yang Harus Dimiliki Perusahaan di Bidang Konstruksi (SBUJK)

Kenali apa itu SBUJK, payung hukum, klasifikasi, serta langkah-langkah membuatnya. Pengetahuan wajib bagi Anda yang ingin membuka jasa konstruksi.

Peluang mendapatkan kesuksesan di bisnis konstruksi sangat terbuka lebar. Akselerasi pembangunan yang didorong oleh pemerintah menjadi salah satu alasan hal tersebut nyata adanya. Namun, jika Anda ingin terjun dalam bidang bisnis ini, pastikan untuk mengurus dokumen SBUJK.

Dengan dukungan legalitas yang memadai, Anda atau perusahaan Anda akan lebih mudah dalam mendapatkan peluang. Kali ini, kami akan membahas syarat dan ketentuan untuk mendapatkannya.

Sekilas SBUJK

SBUJK adalah Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi. Setiap badan usaha yang ingin mengikuti tender untuk memberikan layanan konstruksinya, perlu mendapatkan sertifikat ini terlebih dahulu. Baik keterlibatannya sebagai pelaksana, perencana, maupun pengawas.[1]

Dengan kata lain, SBUJK adalah syarat formal yang menunjukan legalitas dan kelayakan untuk terlibat dalam bisnis konstruksi. Tanpa sertifikat ini, usaha Anda akan dianggap belum legal dan tidak layak untuk mengeksekusi berbagai proyek pembangunan.

Syarat Mendapatkan SBUJK

Untuk bisa mendapatkan SBUJK, Anda perlu memenuhi beberapa persyaratan berikut ini:

1. Memiliki SBU (Sertifikat Badan Usaha)

Prosedurnya, yang didaftarkan untuk mendapatkan SBUJK bukan atas nama perorangan, melainkan atas nama badan.

Maka, pastikan bahwa Anda sudah mengurus hal ini. Badan usaha bisa berbentuk CV, Firma, maupun PT yang sudah terdaftar legalitasnya. Ini menjadi syarat dasar yang perlu Anda penuhi.

2. Mendapatkan Sertifikasi dari LPJK

Kewajiban melakukan sertifikasi tertuang dalam Pasal 8 PP No. 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 28 Tahun 2008 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Sertifikasi ini berdasarkan kualifikasi serta klasifikasi usahanya.

Mengenai klasifikasi SBUJK, berdasarkan jasa usahanya yang pemerintah akui, yakni:

  • Perencana konstruksi
  • Pelaksana konstruksi
  • Pengawas konstruksi

Jadi, SBUJK yang keluar nantinya sesuai dengan kualifikasi yang memang sudah pelaku usaha miliki.

Alur dan Prosedur Permohonan SBUJK

Sesuai dengan penjelasan terbaru dari LPJK (Lembaga Pengawas Jasa Konstruksi) Kementerian PUPR pada Februari 2022, alur daftar SBUJK sebagai berikut:[2]

  1. Pelaku usaha mendaftarkan diri melalui OSS (Online Single Submission) jasa konstruksi, yang aksesnya di sini: https://perizinan.pu.go.id/portal/
  2. Pelaku usaha mengisi data usaha dan validasi data resiko
  3. OSS RBA (Risk Based Approach) memvalidasi data dan dokumen yang didaftarkan (by system/online).
  4. OSS RBA menerbitkan NIB dan juga sertifikat standar dengan status belum terverifikasi.
  5. Pelaku usaha mengajukan PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha).
  6. Pelaku usaha memilih jenis pengujian di PB UMKU.
  7. Mengisi permohonan sekaligus memilih asosiasi serta LSBU (Lembaga Sertifikasi Badan Usaha)
  8. LSBU melakukan pemeriksaan data dan kelengkapan untuk pengajuan SBUJK.
  9. LSBU menerbitkan tagihan biaya yang perlu pelaku usaha keluarkan serta perjanjian dalam proses sertifikasi. Untuk biaya SBUJK, tarifnya berbeda-beda dipengaruhi berbagai faktor. Mulai dari pilihan asosiasi, kualifikasi, dan lainnya.
  10. Tenggat pembayaran adalah 7 hari, jika sudah membayar, maka proses sertifikasi akan mulai.
  11. LSBU akan menunjuk dan mengirimkan asesornya untuk melakukan asesmen kepada pelaku usaha.
  12. LSBU mendapatkan laporan dari asesor dan memberikan keputusan soal kelayakan pelaku usaha dalam mendapatkan SBUJK.
  13. Jika layak, proses akan berlanjut. Jika tidak layak, pelaku usaha berhak mengajukan banding dalam rentang 14 hari.
  14. LSBU melaporkan pelaksanaan sertifikasi pelaku usaha yang sudah tersertifikasi melalui sistem dan mengirim RKS ke LPJK.
  15. LPJK melakukan penomoran dan pencatatan (by system)
  16. LPJK mengirimkan data SBU (Sertifikat Badan Usaha) ke portal perizinan agar masuk dalam OSS.
  17. Portal perizinan memproses data, lalu pemegang hak akses memverifikasi hingga pelaku usaha terdaftar di OSS RBA.

Setelah semua produk dilalui, secara resmi, pelaku usaha sudah mendapatkan SBUJK terbaru.

Meskipun tampaknya prosedurnya cukup panjang, tetapi mayoritasnya bisa Anda lakukan secara online. Jadi, sebenarnya relatif mudah. Apalagi, jika Anda memang sudah memiliki kelengkapan dokumen dan kelayakan untuk mendapatkan SBUJK.