Usaha Pariwisata Kini Tak Pakai TDUP, Bagaimana Bisa?

Sektor wisata telah dikenal sebagai penyumbang terbanyak pendapatan bagi negara dan perekonomian masyarakat. Berkat adanya tempat-tempat wisata, masyarakat pun kini menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Setiap lokasi di Indonesia punya tempat tersendiri yang dapat menjadi magnet wisatawan untuk berkunjung, tak heran semakin menjamur pula usaha dalam bidang pariwisata karena menjadi salah satu usaha yang menjanjikan.

Dalam memulai usaha khususnya bidang pariwisata, dibutuhkan beragam perizinan demi legalitas dan terhindar dari jeratan hukum seperti salah satunya TDUP.

Akan tetapi, sekarang pengusaha bisa memulai tanpa memiliki izin pariwisata tersebut. Bagaimana bisa? Simak artikel berikut ini.

Mengenal TDUP

TDUP berupa singkatan dari Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai bukti pendaftaran yang wajib dimiliki setiap jenis usaha dalam bidang pariwisata di Indonesia dan berguna sebagai bukti yang sah dan resmi untuk beroperasi.

Bukti daftar tersebut pada umumnya banyak diterapkan kepada perusahaan besar, bukan perseorangan yang masuk dalam kategori usaha kecil atau mikro.

Dalam perizinan tersebut dibagi ke dalam dua jenis usaha, yakni biro perjalanan dan agen wisata.

Menurut UU No.10/2018 Kepariwisataan dijelaskan beberapa jenis usaha yang wajib mempunyai izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata diantaranya:

  • Kawasan pariwisata;
  • Penyedia akomodasi;
  • Jasa konsultan pariwisata;
  • Jasa perjalanan pariwisata;
  • Penyelenggara hiburan dan rekreasi;
  • SPA;
  • Daya tarik wisata;
  • Jasa pramuwisata;
  • Penyelenggara konferensi, pameran, pertemuan;
  • Jasa makanan dan minuman;
  • Jasa transportasi wisata;
  • Jasa informasi wisata;
  • Wisata tirta.

Mereka yang termasuk ke dalam jenis usaha tersebut harus punya TDUP supaya mendapat perlindungan hukum, diakui oleh pemerintah, syarat uji kompetensi dalam usaha profesi, membangun kepercayaan publik dan lain-lain.

Pembuatan izin usaha tersebut harus mempunyai badan hukum terlebih dulu seperti PT, CV, Firma, dan sebagainya.

Bagaimana dengan usaha kecil yang baru memulai? Apakah wajib mempunyai izin tersebut?

Ketentuan Bagi Usaha Mikro

Kementerian Pariwisata memberikan keringanan untuk para pengusaha dalam sektor pariwisata berskala kecil. Pelaku usaha bebas dari kewajiban memiliki tanda daftar usaha pariwisata. Akan tetapi tetap bisa mendaftar bila ingin.

Usaha mikro tersebut mendapat kejelasan mengenai keringanan yang tertulis pada UU No.20/2008 UMKM sebagai berikut:

Usaha kecil yang asetnya di atas 50 juta sampai 500 juta Rupiah (di luar tanah dan bangunan), atau yang beromzet diatas 300 juta sampai dengan 2,5 miliar per tahun.

Usaha mikro yang asetnya kurang dari 50 juta sampai omzet mencapai sebanyak 300 juta Rupiah per tahunnya.

Usaha menengah yang aset di atas 500 juta sampai yang omzetnya mencapai di atas 2,5 miliar hingga 50 miliar Rupiah per tahun.

Sehingga, yang wajib mempunyai tanda daftar usaha pariwisata adalah mereka yang mempunyai usaha dengan aset telah mencapai di atas 500 juta Rupiah beserta omzetnya di atas 2,5 miliar per tahun.

Bagaimana Mendaftar Izinnya?

Berikut beberapa langkah untuk mendaftarkan izin usaha dalam bidang kepariwisataan.

  1. Perizinan lokasi.
  2. Perizinan lingkungan.
  3. IMB atau bukti perjanjian dalam sewa menyewa penggunaan tempat usaha bukan milik sendiri.
  4. Izin pengelolaan perairan dan lokasi dalam bidang kelautan, usaha pariwisata dengan memakai ruang laut.

Pendaftaran tersebut harus dilakukan oleh mereka yang akan membangun usaha, dan mesti sudah berbadan hukum dalam bentuk PT (perseroan terbatas), CV maupun Firma lainnya.

Setelahnya ada pun langkah berikut dalam pendaftaran izin usaha.

  1. Menyiapkan berkas dan pengisian formulir dokumen legalitas pendirian usaha, badan hukum, identitas pemiliknya, keterangan domisili, NPWP, surat kepemilikan lokasi usaha atau sewa menyewa, beserta izin gangguan.
  2. Menunggu pengecekan berkas dan dokumen yang diajukan.
  3. Setelah selesai diverifikasi dan lengkap, maka izin akan segera diterbitkan.

Bagaimana Bila Tidak Mempunyai Izin?

Bagi usaha yang tidak mengantongi izin biasanya akan dikenakan sanksi administratif berupa denda, pembatasan, hingga sanksi lainnya yang pasti akan merugikan sang pelaku usaha.

Perizinan bagi pelaku usaha kecil memang bisa dibilang sulit karna keterbatasan modal yang ada. Maka, ketika akan memulai usahanya harus mempunyai izin gangguan di mana lokasi usaha tidak ada di lingkungan rumah.

Cara agar tidak mengganggu lingkungan sekitar adalah dengan menyewa gedung, kantor atau ruko yang sudah mempunyai izin gangguan dalam IMB-nya.

Demikian penjelasan mengenai TDUP yang perlu diketahui oleh para pelaku usaha dalam sektor pariwisata. Semoga bermanfaat.