Bidang Usaha Transportasi (SIUJPT) dalam Akta tidak bisa digabungkan dengan Bidang Usaha Lain

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit
Share on email
Email
Untuk bisa mendapatkan SIUJPT perusahaan diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi yang diantaranya meliputi kepemilikan akta perusahaan dari notaris yang disahkan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam mengurus SIUJPT Bidang Usaha yang tercantum dalam Akta tidak dapat digabungkan dengan Bidang Usaha lain, hal ini dikarenakan perusahaan jasa pengurusan transportasi yang telah memilki izin usaha akan dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya atau melakukan kegiatan usaha yang menyimpang dari usaha pokoknya.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan No.49 Tahun 2017  pasal 5 tertulis bahwa Perusahaan Pengurusan Jasa Transportasi untuk dapat melakukan kegiatan jasa transportasi wajib memilki Izin Usaha Perusahaan Transportasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi setempat untuk jasa pengurusan transportasi penanaman  modal dalam negeri dan Badan Penanaman Modal untuk jasa pengurusan jasa transportasi (joint venture) dan penanaman modal asing. Baik perusahaan jasa transportasi yang penanaman modalnya berasal dari dalam negeri maupun perusahaan jasa transportasi yang berstatus (joint venture) dan penanaman modal asing  wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyartan teknis.

Adapun kewajiban yang harus dipenuhi bagi perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha, diantaranya adalah sebagai berikut :

  1. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
  2. Melakukan kegiatan operasional secar terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin diterbitkan;
  3. Mendaftarkan kegiatan usaha kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya dengan melampirkan sertifikat keanggotaan Asosiasi;
  4. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang kepada pemberi izin dan Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Trasnportasi Lainnya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya;
  5. Melaoprkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelnggara Bandar Udara atau Otoritas Trasnportasi lainnya paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berjalan;
  6. Melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan termasuk perubahan susunan direksi, pemegang saham, dan domisili perusahaan kepada pemberi izin untuk dilakukan penyesuaian;
  7. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan; dan
  8. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi perusahaan jasa pengurusan transportasi yang telah memiliki izin usaha jasa pengurusan transportasi yang telah memiliki izin usaha jasa pengurusan transportasi yang tidak melaksanakan kewajiban diatas dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin. Sanksi administratif tersebut dikeluarkan oleh Gubernur atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya.

Bagi Anda yang masih bingung mengenai prosedur pelaksanaan usaha jasa pengurusan transportasi silahkan kosultasikan bersama kami dengan menghubungi kontak di bawah ini.

Legalitas Kita
Hotline 1 : +62 811 1778 805
Hotline 2 : +62 821 1200 7880
Email : info@legalitaskita.com