Jenis-Jenis Perubahan Akta PT yang Perlu Anda Ketahui

Mau membuat akta perubahan? Ketahui apa saja jenis perubahan akta PT yang perlu persetujuan atau pemberitahuan ke menteri.

Apa saja jenis perubahan akta PT?

PT merupakan sebuah badan hukum yang dinamis dan dapat mengalami perubahan, termasuk akta sekalipun.

Ada setidaknya 16 jenis perubahan akta PT, yang secara garis besar terbagi dalam 3 kategori.

Artikel ini akan mengulas:

• 3 kategori perubahan akta PT,
• 16 jenis perubahan akta PT `menurut undang-undang,
• contoh masing-masing perubahan akta PT.

Simak infonya sampai akhir.

Perubahan Anggaran Dasar yang Perlu Persetujuan Menteri

Anggaran dasar merupakan landasan gerak sebuah perusahaan. Dokumen ini merupakan bagian dari akta pendirian perusahaan.

Perubahan anggaran dasar PT seperti mengubah jati diri perusahaan itu sendiri. Karena itu, untuk mengubah anggaran dasar, berarti perlu juga menerbitkan akta perubahan PT.

Mengacu pada Undang-Undang PT No. 40 Tahun 2007, terdapat 8 perubahan pada anggaran dasar yang membutuhkan persetujuan Kemenkumham. 

Artinya, perubahan tersebut tidak boleh atau wajib batal jika tidak mendapatkan persetujuan dari menteri Hukum dan Ham.

Perubahan tersebut yaitu:

1. Perubahan Nama PT. Misal, dari PT Maju Jaya Abadi jadi PT. Maju Jaya Sentosa.
2. Tempat kedudukan PT. Misal, dari sebelumnya berada di kawasan industri Jababeka, pindah ke Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah.
3. Jangka waktu berdiri. Misal, dari sebelumnya hingga meninggalnya salah satu pendiri PT, menjadi sampai pemegang saham memutuskan lebih lanjut.
4. Maksud, tujuan, serta kegiatan usaha. Misal, dari sebelumnya beraktivitas di bidang perikanan, menjadi transportasi laut.
5. Penambahan modal dasar. Misal, dari sebelumnya modal dasar Rp5 miliar menjadi Rp50 miliar.
6. Penurunan modal dasar. Misal, dari sebelumnya modal dasar Rp10 miliar, menjadi Rp5 miliar.
7. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor. Misal, dari sebelumnya modal disetor 50% dari modal dasar menjadi 25% dari modal dasar.
8. Status perseroan. Misal, dari sebelumnya perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (Tbk).

Perubahan Anggaran Dasar yang Perlu Pemberitahuan ke Menteri

Bedanya dengan 8 jenis perubahan akta PT sebelumnya, pada perubahan berikut, Anda tidak perlu izin atau persetujuan menteri.

Meski demikian, Anda tetap perlu mengirimkan pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Kemenkumham. Jadi, bentuknya berupa surat pemberitahuan, bukan surat permohonan perubahan.

Jenis perubahan ini ada 3, yaitu:

1. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Misal, dari sebelumnya modal disetor 25% dari modal dasar menjadi 60% dari modal dasar. Jadi, besar modal dasarnya tetap atau tidak berubah.
2. Perubahan jenis perseroan (bukan status). Misal, dari sebelumnya perusahaan swasta nasional lalu mendapatkan investasi dari luar negeri, sehingga menjadi PMA (perusahaan penanaman modal asing).
3. Perubahan pasal atau ayat yang selain dari ketentuan di atas. Misal, dalam anggaran dasar terdapat ketentuan mengenai RUPS dan perlu melakukan perubahan pada ketentuan tersebut.

Jenis Perubahan Akta PT yang Perlu Pemberitahuan ke Menteri

Tidak hanya perubahan langsung pada anggaran dasar yang perlu pemberitahuan ke menteri. Ada beberapa perubahan data juga yang penting dan wajib diberitahukan ke menteri.

Data tersebut bisa jadi tidak tercantum di anggaran dasar, tapi masuk ke dalam lampiran akta pendirian. Karena itu, perubahannya juga perlu diikuti dengan perubahan akta perusahaan.

Perubahan data tersebut meliputi:

1. Perubahan susunan direksi dan komisaris. Contoh dari sebelumnya komisaris Bapak Budi Santoso menjadi Bapak Bambang Setiawan.
2. Perubahan susunan pemegang saham. Hal ini bisa terjadi karena peralihan kepemilikan saham. Contoh: pak Andi menjual saham yang dimiliki ke pak Budi sehingga kepemilikan dari sebelumnya 50:50, jadi 30:70.
3. Pergantian nama pemegang saham. Contoh pemegang saham perusahaan ABC adalah PT Tirta Kencana, mengubah nama PT-nya menjadi PT Tirta Wangi.
4. Pengangkatan kembali direksi dan komisaris. Contoh masa jabatan direksi dan komisaris sudah berakhir (5 tahun), tapi tidak ada penggantian baru. Jadi, yang bersangkutan diangkat kembali.
5. Perubahan alamat lengkap perseroan, yaitu jika perusahaan berpindah alamat, tapi masih dalam 1 kota atau kabupaten. Contoh: dari ANZ Tower ke Citra Tower Kemayoran, sama-sama berada di Sudirman-Thamrin, tapi beda gedung.

Prosedur perubahan akta PT perlu melalui prosedur penetapan dalam RUPS, pencatatan oleh notaris, dan pengajuan lewat SABH. Jadi, ada ketentuan dan prosedur tertentu yang harus dilewati.

Jika Anda membutuhkan pendampingan selama proses perubahan akta perusahaan, Anda dapat menghubungi LegalitasKita.com. Apapun jenis perubahan akta PT yang Anda perlukan, kami akan membantu Anda sampai selesai dan lancar tepat waktu.