SKDP Dihapuskan, Apa Harus Urus Izin Lokasi?

Dewasa ini, para pengusaha seolah memperoleh angin segar dalam pengembangan bisnisnya. Hal ini dikarenakan kepala DPMPTSP DKI Jakarta telah resmi mengeluarkan SK penghapusan SKDP pada April lalu.  Adanya surat keputusan ini tentu berdampak pada prosedur perizinan lokasi usaha.

Banyak sekali pengusaha yang kemudian bertanya-tanya apakah setelah adanya SK ini mereka tidak lagi wajib mengurus izin lokasi? Sebenarnya, dalam beberapa kesempatan pihak DPMPTSP sudah pernah menjelaskan akan hal ini. Namun, untuk lebih jelasnya lagi, Anda dapat membaca ulasan-ulasan berikut ini.

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, di antara kalian pasti ada yang bertanya-tanya SKDP itu apa, sih? Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu SKDP, kalian dapat menyimak penjelasan berikut.

Pengertian SKDP

SKDP adalah singkatan dari Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang dapat diartikan sebagai surat keterangan yang menerangkan tempat atau domisili suatu perusahaan. Surat ini diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Satu Pintu atau yang biasa disingkat dengan DPMPTSP.

Perizinan serta domisili usaha sendiri menjadi hal yang penting dalam hal proses pengajuan perizinan. Domisili usaha juga dijadikan sebagai syarat apakah izin usaha tersebut akan dikeluarkan atau tidak. Tak hanya badan usaha saja yang membutuhkan domisili usaha, ternyata badan hukum juga memerlukan hal ini.

Namun, pengajuan izin domisili pada badan usaha ini dibedakan apakah badan usaha tersebut berbadan hukum atau tidak. Badan usaha yang berbadan hukum akan menggunakan SKDP, sementara badan usaha yang tidak berbadan hukum akan menggunakan SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha).

Sejak dua tahun yang lalu, kedua dokumen di atas sebenarnya sudah tidak digunakan dan diperlukan lagi dalam peirzinan usaha. Namun faktanya, surat izin tempat usaha ini masih saja dikeluarkan oleh PTSP guna kebutuhan perbankan. Dengan diterbitkannya SK penghapusan ini tentu membawa sedikit perubahan dalam prosedur pendirian perusahaan.

Meskipun dengan adanya SK ini prosedur pendirian perusahan sedikit berubah, namun secara keseluruhan tahap-tahap pendirian suatu perusahaan masih sama. Hanya saja, tahap-tahap pada proses mengurus surat domisili perusahaan ini dipangkas. Tak hanya itu saja, ternyata setelah SKDP dihapus ada beberapa dampak lain yang dirasakan. Apa saja dampaknya? Berikut penjelasannya!

Dampak Penghapusan SKDP

Kebijakan penghapusan SKDP ini bertujuan untuk memudahkan para pengusaha dalam mengurus perizinan agar lebih cepat. Hal ini mengingat banyaknya proses perizinan yang lama dan berbelit-belit. Dengan adanya penghapusan surat izin ini tentu akan memangkas proses perizinan sehingga menjadi lebih cepat dan menguntungkan iklim usaha Indonesia.

Namun perlu diketahui, adanya penghapusan ini juga disertai beberapa perubahan lainnya. Perubahan tersebut di antaranya:

  • Sistem Kemenkumham dan Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum) sudah terintegrasi dengan sistem KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Akibatnya, saat notaris mendaftar dan mengurus proses pendirian perusahaan di Kemenkumham, maka NPWP perusahaan juga akan secara otomatis terdaftar di KPP.
  • TDP dan SIUP tidak lagi dikeluarkan oleh pemerintah masing-masing provinsi melainkan dikeluarkan melalui sistem SKDP OSS (Online Single Submission).

Selain perubahan-perubahan di atas, kebijakan ini juga tidak serta merta mengizinkan para pelaku usaha untuk dapat mendirikan usahanya di mana pun. Mereka harus tetap melihat dan mengacu pada peta zonasi komersial ataupun zona perusahaan yang sebelumnya sudah ditentukan.

Lalu pertanyaannya adalah apakah SKDP dihapus perusahaan tidak perlu lagi mengurus izin lokasi? Jawabannya tentu saja tidak. Perusahaan tetap harus mengurus izin lokasi dengan sistem yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, simak uraian selanjutnya.

Solusi Pengurusan Izin Lokasi Setelah SKDP Dihapuskan

Setelah dikeluarkannya surat keputusan ini, maka sejak itu pula proses perizinan perusahaan juga berubah. Saat ini, proses izin lokasi suatu perusahaan dilakukan melalui SKDP online dengan sistem OSS yang dapat berlaku seumur hidup.

Namun perlu diingat, sebelum mengurus surat izin lokasi usaha, pastikan alamat perusahaan sudah berada dalam zona perkantoran. Hal ini dikarenakan perusahaan yang masih menggunakan domisili alamat rumah–belum berada di zona perkantoran–belum dapat mengurus perizinan.

Untuk solusi di atas, pengusaha dapat menggunakan alamat kantor virtual sebagai alamat perusahaan demi dapat mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggunakan alamat kantor virtual tentu akan memberikan kebanggan serta prestise yang besar pada perusahaan. Tak hanya itu, kantor virtual juga dapat memberikan kesan yang bonafit dan profesional pada perusahaan.

Penggunaan kantor virtual juga menjadi solusi yang murah jika dibandingkan harus mendirikan kantor sendiri di zona komersial. Pengusaha juga tetap memperoleh fasilitas layaknya fasilitas kantor pada umumnya, seperti ruang meeting, dan lain-lain. Tak hanya itu, pengusaha juga akan memperoleh nomor telepon yang tersambung dengan kantor virtual, sehingga tidak perlu lagi pergi ke kantor setiap hari.

Nah, bagaimana? Apa sudah sedikit ada gambaran? Pada intinya, SKDP dihapus karena proses pengajuan yang lama dan berbelit-belit dirasa menghambat para pengusaha. Namun, adanya penghapusan dokumen ini bukan berarti pengusaha tidak lagi wajib mendaftarkan lokasi usahanya.

Pengusaha tetap harus mendaftarkan alamat usahanya yang berada di zona komersial  guna memperoleh izin mendirikan usaha. Hanya saja, proses perusahaan izin pasca penghapusan dokumen ini dapat dilakukan dalam waktu yang cepat. Hal ini dikarenakan proses izin perusahaan sudah dapat diakses secara online di sistem OSS.

Demikian beberapa penjelasan mengenai dampak dan solusi adanya SK penghapusan SKDP. Diharapkan dengan adanya surat keputusan ini pengusaha tidak lagi mengalami kendala dalam mengurus perizinan. Bagi pengusaha yang belum mendaftarkan perusahaannya, segera mengurus proses pendaftaran dan perizinannya, ya.

Share this article:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Legalitas Kita
Hotline : +62 811 1778 805 / +62 821 1200 7880; dan
email : info@legalitaskita.com