Sebelum membuat NIB atau Nomor Induk Berusaha melalui sistem OSS RBA, pelaku usaha perlu memastikan bahwa KBLI yang dipilih sudah benar dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Ini terlihat sederhana, tetapi dalam praktiknya sering menjadi sumber masalah.
Banyak pelaku usaha mengira KBLI hanya kode angka untuk mengisi formulir OSS. Padahal, KBLI memiliki peran yang jauh lebih penting. KBLI menentukan klasifikasi kegiatan usaha, tingkat risiko, persyaratan perizinan, kebutuhan Sertifikat Standar, izin lanjutan, PB UMKU, kewajiban teknis, hingga kesesuaian antara akta perusahaan dan NIB.
Jika KBLI salah, dampaknya bisa panjang. NIB bisa terbit tetapi tidak sesuai dengan kegiatan usaha sebenarnya. Sertifikat Standar atau izin yang muncul bisa keliru. Perusahaan bisa diminta menyesuaikan akta. Bahkan, saat mengikuti tender, membuka rekening, mengurus izin lanjutan, atau diperiksa pihak berwenang, ketidaksesuaian KBLI dapat menjadi hambatan.
Karena itu, mengecek kesesuaian KBLI sebelum membuat NIB adalah langkah penting agar legalitas usaha lebih aman sejak awal.
Apa Itu KBLI?
KBLI adalah singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. KBLI digunakan untuk mengelompokkan aktivitas ekonomi di Indonesia berdasarkan karakteristik kegiatan usaha. BPS menjelaskan bahwa KBLI adalah klasifikasi baku yang digunakan untuk mengelompokkan beragam aktivitas ekonomi ke dalam kelompok tertentu berdasarkan kesamaan karakteristik kegiatan.
Dalam sistem OSS, KBLI digunakan untuk menentukan jenis perizinan yang harus dipenuhi pelaku usaha. OSS sendiri menyediakan menu pencarian KBLI yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk melihat kategori dan kode kegiatan usaha.
Dengan kata lain, KBLI bukan sekadar kode administrasi. KBLI adalah dasar yang menghubungkan kegiatan usaha dengan perizinan, risiko, dan kewajiban usaha.
Mengapa KBLI Harus Dicek Sebelum Membuat NIB?
Dalam sistem OSS RBA, perizinan berusaha menggunakan pendekatan berbasis risiko. Artinya, jenis izin yang diperlukan pelaku usaha berbeda-beda tergantung risiko kegiatan usaha. Ada kegiatan usaha yang cukup dengan NIB, ada yang membutuhkan Sertifikat Standar, dan ada pula yang membutuhkan izin sektor tertentu.
PP No. 28 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk persyaratan dasar, perizinan berusaha, PB UMKU, layanan OSS, pengawasan, evaluasi, penyelesaian hambatan, dan sanksi.
Karena sistem OSS sangat bergantung pada KBLI, pemilihan kode yang salah dapat membuat seluruh proses perizinan ikut bermasalah. Misalnya, kegiatan usaha yang sebenarnya berisiko rendah bisa terbaca sebagai risiko menengah atau tinggi. Sebaliknya, usaha yang seharusnya memerlukan izin tambahan bisa terlihat seolah-olah cukup dengan NIB saja.
Inilah alasan mengapa pengecekan KBLI harus dilakukan sebelum membuat NIB, bukan setelah ada masalah.
Apa Saja yang Ditentukan oleh KBLI?
KBLI dapat memengaruhi banyak aspek legalitas usaha, antara lain:
- Tingkat risiko usaha.
- Kebutuhan NIB saja atau NIB ditambah Sertifikat Standar.
- Kebutuhan izin sektor.
- Kebutuhan PB UMKU.
- Persyaratan teknis.
- Kesesuaian tata ruang atau KKPR.
- Kebutuhan dokumen lingkungan.
- Kebutuhan sertifikasi tambahan.
- Kesesuaian dengan akta pendirian atau akta perubahan.
- Kesesuaian dengan kegiatan usaha sebenarnya.
Karena itu, memilih KBLI tidak boleh hanya berdasarkan judul yang terlihat mirip. Pelaku usaha perlu membaca deskripsi dan ruang lingkup kegiatan dengan teliti.
Cara Mengecek Kesesuaian KBLI Sebelum Membuat NIB
Berikut langkah praktis yang dapat dilakukan pelaku usaha sebelum membuat NIB di OSS.
1. Identifikasi Kegiatan Utama Usaha
Langkah pertama adalah memahami kegiatan utama bisnis Anda. Jangan langsung mencari kode KBLI sebelum Anda dapat menjelaskan dengan jelas apa yang sebenarnya dilakukan oleh usaha tersebut.
Misalnya, apakah usaha Anda memproduksi barang, menjual barang, mendistribusikan barang, memberikan jasa konsultasi, menyediakan platform digital, mengelola restoran, menjalankan pelatihan, atau menyediakan layanan teknis tertentu?
Kesalahan sering terjadi karena pelaku usaha hanya melihat hasil akhir, bukan proses bisnisnya. Contohnya, bisnis makanan bisa masuk ke beberapa kemungkinan KBLI berbeda, tergantung kegiatannya:
- Memproduksi makanan kemasan.
- Menjual makanan secara eceran.
- Mengelola restoran atau kafe.
- Menyediakan jasa katering.
- Menjadi distributor produk makanan.
Masing-masing kegiatan tersebut dapat memiliki KBLI dan persyaratan izin yang berbeda. Karena itu, kegiatan utama harus diidentifikasi dengan benar sejak awal.
2. Bedakan Kegiatan Utama dan Kegiatan Tambahan
Banyak bisnis memiliki lebih dari satu aktivitas. Misalnya, sebuah brand kopi bisa memproduksi bubuk kopi, membuka kafe, menjual produk online, dan menjadi distributor.
Dalam kondisi seperti ini, pelaku usaha perlu membedakan kegiatan utama dan kegiatan tambahan. KBLI utama sebaiknya menggambarkan aktivitas bisnis yang paling dominan atau paling penting. KBLI tambahan dapat dipilih jika memang ada kegiatan lain yang benar-benar dijalankan.
Jangan memasukkan terlalu banyak KBLI hanya karena ingin “sekalian lengkap”. Terlalu banyak KBLI yang tidak relevan bisa menimbulkan kewajiban izin yang tidak diperlukan. Sebaliknya, terlalu sedikit KBLI juga dapat membatasi ruang gerak usaha jika kegiatan yang dijalankan tidak tercakup.
3. Gunakan Portal Resmi OSS dan Referensi BPS
Untuk mencari KBLI, gunakan referensi resmi. OSS menyediakan halaman pencarian KBLI yang dapat digunakan untuk melihat kategori kegiatan usaha berdasarkan klasifikasi yang berlaku.
Selain itu, BPS juga menerbitkan KBLI sebagai klasifikasi baku untuk aktivitas ekonomi di Indonesia. KBLI 2020 diterbitkan sebagai penyempurnaan dari KBLI sebelumnya karena adanya perkembangan kegiatan ekonomi yang semakin beragam.
Saat ini, BPS juga telah merilis KBLI 2025 sebagai pembaruan untuk menyesuaikan perkembangan aktivitas ekonomi yang semakin rinci. Namun, dalam praktik pengurusan OSS, pelaku usaha tetap perlu memperhatikan implementasi sistem yang digunakan dan kebijakan transisi yang berlaku. Jangan hanya memakai kode baru tanpa memastikan bahwa sistem dan perizinannya sudah siap digunakan.
4. Baca Deskripsi KBLI, Jangan Hanya Judulnya
Judul KBLI sering kali terlihat mirip antara satu kode dan kode lain. Inilah yang membuat banyak pelaku usaha salah memilih.
Misalnya, istilah “perdagangan besar” berbeda dengan “perdagangan eceran”. “Jasa konsultasi manajemen” berbeda dengan “aktivitas profesional lainnya”. “Restoran” berbeda dengan “katering”. “Industri makanan” berbeda dengan “perdagangan makanan”.
Karena itu, baca deskripsi KBLI secara menyeluruh. Perhatikan ruang lingkup yang termasuk dan tidak termasuk. Jika perlu, bandingkan beberapa kode yang mirip sebelum menentukan pilihan.
Prinsipnya, KBLI yang dipilih harus menggambarkan kegiatan yang benar-benar dilakukan, bukan sekadar kode yang terlihat paling umum.
5. Cek Tingkat Risiko dan Kewajiban OSS
Setelah menemukan KBLI yang tampak sesuai, cek kewajiban yang muncul dalam OSS. Setiap KBLI dapat memiliki tingkat risiko dan kebutuhan perizinan berbeda.
Pada sistem perizinan berbasis risiko, kegiatan usaha dapat masuk kategori risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, atau tinggi. Kategori ini menentukan apakah pelaku usaha cukup memiliki NIB, memerlukan Sertifikat Standar, atau membutuhkan izin.
Jangan berhenti hanya karena NIB bisa terbit. Pastikan juga apakah ada Sertifikat Standar yang perlu dipenuhi, izin yang perlu diverifikasi, atau PB UMKU yang harus dilengkapi.
6. Pastikan KBLI Konsisten dengan Akta Perusahaan
Untuk badan usaha seperti PT atau CV, KBLI di OSS harus selaras dengan maksud dan tujuan dalam akta pendirian atau akta perubahan. Jika akta mencantumkan kegiatan usaha tertentu, tetapi OSS menggunakan KBLI yang berbeda, proses legalitas bisa tidak sinkron.
Ketidaksesuaian ini sering menjadi masalah ketika perusahaan ingin mengikuti tender, mengurus izin sektor, menambah KBLI, membuka rekening, atau melakukan perubahan data.
Sebelum membuat NIB, cek apakah kegiatan usaha dalam akta sudah mencakup KBLI yang akan digunakan. Jika belum sesuai, perusahaan mungkin perlu melakukan perubahan akta terlebih dahulu.
7. Cek Kesesuaian Lokasi dan Tata Ruang
KBLI juga dapat berkaitan dengan lokasi usaha. Beberapa kegiatan usaha membutuhkan lokasi yang sesuai dengan tata ruang, zonasi, atau KKPR. Misalnya, gudang, pabrik, restoran, klinik, workshop, fasilitas produksi, atau usaha yang memerlukan bangunan dan lahan tertentu.
Jika KBLI sudah benar tetapi lokasi tidak sesuai, proses OSS tetap bisa terhambat. Karena itu, pengecekan KBLI sebaiknya dilakukan bersama pengecekan lokasi usaha.
8. Konsultasikan Jika Kegiatan Usaha Tidak Mudah Diklasifikasikan
Beberapa model bisnis modern tidak selalu mudah dipetakan ke satu KBLI. Misalnya bisnis digital, platform online, jasa teknologi, agency, konsultan, content production, marketplace, SaaS, penyedia aplikasi, atau kombinasi perdagangan dan jasa.
Dalam kondisi seperti ini, lebih baik berkonsultasi sebelum membuat NIB. Kesalahan memilih KBLI dapat menimbulkan revisi akta, perubahan OSS, dan pemenuhan izin yang tidak perlu.
Dampak Jika KBLI Tidak Dicek dengan Benar
Kesalahan KBLI dapat menimbulkan beberapa dampak, antara lain:
- NIB tidak sesuai dengan kegiatan usaha.
- Sertifikat Standar atau izin yang muncul tidak tepat.
- Izin turunan atau PB UMKU tertolak.
- Akta perusahaan harus direvisi.
- OSS, AHU, NPWP, dan dokumen internal tidak sinkron.
- Perusahaan terhambat mengikuti tender.
- Kegiatan usaha dianggap tidak sesuai saat pengawasan.
- Perusahaan kesulitan mengurus izin lanjutan seperti halal, BPOM, PBG, atau izin sektor.
- Reputasi bisnis terganggu karena legalitas tidak rapi.
Dalam jangka panjang, kesalahan KBLI dapat membuat pelaku usaha membayar biaya tambahan untuk memperbaiki legalitas yang seharusnya bisa dicegah sejak awal.
Contoh Praktis Kesesuaian KBLI
Untuk memudahkan pemahaman, berikut beberapa contoh sederhana.
Jika bisnis Anda memproduksi makanan kemasan, kemungkinan yang dibutuhkan adalah KBLI industri pengolahan makanan, bukan sekadar perdagangan. Hal ini penting karena produksi makanan dapat berkaitan dengan SPP-IRT, BPOM, halal, dan dokumen pendukung lainnya.
Jika bisnis Anda hanya menjual produk pihak lain, maka KBLI perdagangan bisa lebih relevan. Namun, tetap perlu dibedakan apakah kegiatan tersebut perdagangan besar, perdagangan eceran, atau perdagangan melalui media online.
Jika bisnis Anda menyediakan jasa konsultasi, perlu dilihat bidang konsultasinya. Konsultasi manajemen, teknologi informasi, arsitektur, teknik, pendidikan, atau jasa profesional lainnya dapat memiliki KBLI yang berbeda.
Jika bisnis Anda menjalankan restoran, kafe, atau katering, jangan menyamakan semuanya. Restoran, jasa boga, dan penjualan makanan eceran dapat memiliki klasifikasi yang berbeda.
Kesimpulan
Mengecek kesesuaian KBLI sebelum membuat NIB adalah langkah penting dalam menata legalitas usaha. KBLI menentukan tingkat risiko, persyaratan OSS, izin lanjutan, Sertifikat Standar, PB UMKU, dan kesesuaian dengan akta perusahaan.
Pelaku usaha sebaiknya tidak memilih KBLI hanya berdasarkan judul. Identifikasi kegiatan utama, baca deskripsi KBLI, cek kewajiban OSS, pastikan selaras dengan akta, dan perhatikan lokasi usaha. Jika kegiatan bisnis sulit diklasifikasikan, konsultasi sejak awal dapat menghemat waktu, biaya, dan risiko revisi.
Legalitas yang baik bukan hanya tentang NIB terbit, tetapi tentang data usaha yang benar, sinkron, dan sesuai dengan kegiatan bisnis sebenarnya.
Butuh Bantuan Memilih KBLI dan Membuat NIB?
Legalitaskita membantu pelaku usaha menata kebutuhan legalitas dan administrasi bisnis secara lebih rapi, praktis, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami dapat membantu analisis kegiatan usaha, pemilihan KBLI, pengurusan OSS NIB, penyesuaian data OSS, pendirian PT/CV, perubahan akta, pendaftaran merek, dan kebutuhan legalitas usaha lainnya.
Konsultasikan kebutuhan KBLI dan NIB usaha Anda bersama Legalitaskita agar proses legalitas lebih terarah sejak awal.
Hubungi Legalitaskita:
WA: 08111778805
Email: cs@legalitaskita.id
Website: legalitaskita.id
Baca artikel lainnya dari Legalitaskita pada link berikut ini:
