Perubahan klasifikasi kegiatan usaha adalah hal yang perlu diperhatikan oleh setiap pelaku bisnis. Salah satu pembaruan penting yang sedang menjadi perhatian adalah terbitnya KBLI 2025 sebagai penyempurnaan dari KBLI 2020.
Bagi pelaku usaha, KBLI bukan sekadar kode angka yang diisi saat mengurus NIB. KBLI menentukan bagaimana kegiatan usaha diklasifikasikan, sektor mana yang menaungi, tingkat risiko usaha, perizinan yang diperlukan, hingga kesesuaian antara akta perusahaan, AHU, OSS, dan dokumen legalitas lainnya.
Karena itu, transisi dari KBLI 2020 ke KBLI 2025 perlu dipahami dengan hati-hati. Jangan sampai perusahaan terburu-buru mengubah data atau memasukkan kode yang belum dipetakan dengan tepat, tetapi juga jangan mengabaikan kewajiban penyesuaian jika memang ada perubahan substansi kegiatan usaha.
Artikel ini membahas apa itu KBLI 2025, dampaknya terhadap pendirian PT, kaitannya dengan OSS dan AHU, serta strategi yang sebaiknya dilakukan pelaku usaha selama masa transisi.
Apa Itu KBLI 2025?
KBLI adalah singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. KBLI digunakan untuk mengelompokkan aktivitas ekonomi berdasarkan karakteristik kegiatan usaha. Kode ini menjadi acuan penting dalam perizinan berusaha, statistik, administrasi pemerintahan, perpajakan, dan pengelompokan sektor ekonomi.
BPS telah merilis KBLI 2025 sebagai pembaruan atas KBLI 2020. Dalam publikasi BPS, KBLI 2025 disusun untuk menyesuaikan perkembangan aktivitas ekonomi yang semakin beragam dan rinci. Publikasi KBLI 2025 dirilis pada 24 Desember 2025 dan direvisi pada 13 Januari 2026.
Dari sisi struktur, BPS menyampaikan bahwa KBLI 2025 memiliki 22 kategori, bertambah dari 21 kategori pada KBLI 2020. KBLI 2025 terdiri dari 87 golongan pokok, 257 golongan, 519 subgolongan, dan 1.560 kelompok.
Pembaruan ini dilakukan karena banyak model bisnis modern yang berkembang pesat. Misalnya sektor ekonomi digital, teknologi, industri kreatif, layanan berbasis platform, energi hijau, dan aktivitas ekonomi baru yang sebelumnya belum terklasifikasi secara cukup rinci.
Kenapa KBLI Penting dalam Pendirian PT?
Dalam pendirian PT, KBLI biasanya berkaitan dengan bagian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam akta pendirian. Ketika notaris menyusun akta PT, kegiatan usaha harus dirumuskan dengan jelas agar sesuai dengan kegiatan yang akan dijalankan perusahaan.
Setelah PT disahkan melalui sistem AHU Kementerian Hukum, data perusahaan kemudian digunakan untuk pengurusan NIB dan perizinan berusaha melalui sistem OSS. Di sinilah KBLI menjadi sangat penting.
Jika KBLI dalam akta tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang sebenarnya, perusahaan dapat mengalami kendala saat mengurus NIB, Sertifikat Standar, izin, PB UMKU, rekening bank, tender, kerja sama bisnis, atau perizinan sektor tertentu.
Contoh sederhana, perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi tidak bisa asal memilih KBLI perdagangan. Perusahaan yang menjalankan software development tidak sama dengan portal web. Usaha restoran, katering, industri makanan, dan perdagangan makanan juga memiliki klasifikasi yang berbeda.
Jadi, pemilihan KBLI harus mencerminkan kegiatan usaha yang nyata, bukan sekadar memilih kode yang terdengar mirip.
Apakah KBLI 2020 Langsung Tidak Berlaku?
Ini poin penting yang perlu dipahami. Terbitnya KBLI 2025 bukan berarti seluruh izin lama otomatis menjadi tidak sah.
BPS menyampaikan bahwa implementasi KBLI 2025 secara nasional dijadwalkan paling lambat 18 Juni 2026. Selama masa transisi, KBLI 2020 dan KBLI 2025 digunakan secara paralel hingga seluruh proses penyesuaian selesai.
Pemerintah juga menegaskan bahwa izin usaha yang sudah terbit sebelum implementasi KBLI 2025 tetap berlaku. Pelaku usaha tidak perlu mengurus perizinan baru hanya karena adanya KBLI 2025. Penyesuaian melalui OSS/AHU diperlukan apabila ada perubahan substansi, seperti perubahan maksud dan tujuan atau ruang lingkup kegiatan usaha. Jika tidak ada perubahan substansi, konversi kode KBLI akan dilakukan secara otomatis oleh sistem berdasarkan tabel konversi.
Dengan demikian, pelaku usaha tidak perlu panik. Namun, perusahaan tetap perlu melakukan pengecekan agar data legalitasnya tetap sinkron.
Masalah Umum dalam Transisi KBLI 2025
Walaupun kebijakan transisi sudah disiapkan, di lapangan pelaku usaha tetap perlu berhati-hati. Tantangan utama biasanya muncul karena sistem legalitas dan perizinan melibatkan beberapa platform dan instansi, terutama AHU dan OSS.
Dalam pendirian PT, alurnya secara umum dimulai dari akta notaris, pengesahan badan hukum melalui AHU, lalu pengurusan NIB melalui OSS. Jika data kegiatan usaha tidak terbaca dengan baik, tidak sinkron, atau belum tersedia dalam sistem, proses berikutnya bisa terhambat.
Pemerintah melalui AHU juga menyampaikan bahwa implementasi KBLI 2025 dipermudah melalui skema konversi otomatis dan penyesuaian manual. Hal ini menunjukkan bahwa transisi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesiapan sistem dan metode konversi data.
Karena itu, pelaku usaha yang sedang mendirikan PT atau melakukan perubahan akta perlu memahami posisi kegiatan usahanya. Apakah cukup menggunakan padanan KBLI yang sudah ada, apakah perlu menunggu penyesuaian sistem, atau apakah memang terdapat perubahan substansi usaha yang harus diperbarui di akta dan OSS.
Dampak KBLI 2025 terhadap OSS dan Perizinan Berusaha
Dalam sistem OSS berbasis risiko, setiap KBLI tidak berdiri sendiri. Kode KBLI terhubung dengan tingkat risiko usaha, persyaratan dasar, Sertifikat Standar, izin, PB UMKU, kewajiban lingkungan, ketentuan lokasi, hingga pengawasan.
Artinya, perubahan KBLI bukan sekadar mengganti angka. Setiap kode perlu dipetakan ke sektor teknis dan ketentuan perizinannya. Jika suatu kode baru muncul, sistem perlu mengetahui bagaimana tingkat risikonya, izin apa yang diperlukan, standar apa yang harus dipenuhi, dan instansi mana yang berwenang.
Itulah sebabnya pelaku usaha sebaiknya tidak sembarangan memilih KBLI baru hanya karena terlihat lebih modern atau lebih spesifik. Pilihan KBLI harus tetap disesuaikan dengan kegiatan nyata, dokumen legalitas, kesiapan OSS, dan kebutuhan bisnis.
BPS juga telah merilis Tabel Konversi KBLI 2020 ke KBLI 2025 untuk memberikan acuan dalam melakukan penyesuaian kode dan klasifikasi lapangan usaha, baik untuk kepentingan statistik maupun administrasi.
Tabel konversi ini penting karena tidak semua kode lama berubah secara sederhana menjadi satu kode baru. Ada kemungkinan satu kode lama dipecah menjadi beberapa kode baru, beberapa kode disesuaikan, atau terdapat perubahan ruang lingkup kegiatan.
Kapan Perusahaan Perlu Menyesuaikan KBLI?
Tidak semua perusahaan harus langsung mengubah akta atau mengurus ulang perizinan. Penyesuaian perlu dilihat dari kondisi masing-masing perusahaan.
Perusahaan sebaiknya melakukan pengecekan KBLI apabila:
- Akan mendirikan PT baru.
- Akan melakukan perubahan akta.
- Akan menambah bidang usaha.
- Akan mengubah model bisnis.
- KBLI lama tidak lagi sesuai dengan kegiatan nyata.
- Akan mengikuti tender atau kerja sama yang mensyaratkan KBLI tertentu.
- Akan mengurus izin sektor atau PB UMKU.
- Akan melakukan sinkronisasi data AHU dan OSS.
- Akan menyesuaikan kegiatan usaha dengan KBLI 2025.
Jika tidak ada perubahan substansi kegiatan usaha, pelaku usaha tidak perlu terburu-buru mengurus perubahan mandiri, karena pemerintah telah menyatakan adanya mekanisme konversi otomatis.
Namun, jika perusahaan memang mengubah kegiatan usaha atau menambah ruang lingkup kegiatan, penyesuaian akta dan OSS tetap perlu dilakukan dengan benar.
Risiko Jika Salah Mengelola Transisi KBLI
Kesalahan dalam transisi KBLI dapat menimbulkan beberapa risiko bagi perusahaan.
1. Data AHU dan OSS Tidak Sinkron
Jika kegiatan usaha dalam akta berbeda dengan data OSS, perusahaan dapat mengalami kendala saat menerbitkan atau memperbarui NIB. Ketidaksinkronan juga bisa muncul saat perusahaan menambah KBLI, mengurus izin sektor, atau melakukan perubahan data.
2. NIB atau Izin Tidak Sesuai Kegiatan Usaha
Jika KBLI yang dipilih tidak tepat, izin yang muncul di OSS bisa tidak sesuai dengan kegiatan sebenarnya. Misalnya kegiatan usaha yang seharusnya membutuhkan Sertifikat Standar atau izin tertentu justru tidak muncul karena kode yang dipilih salah.
3. Perusahaan Perlu Melakukan Perubahan Akta Ulang
Jika sejak awal KBLI yang dimasukkan tidak sesuai, perusahaan bisa perlu melakukan perubahan akta. Ini berarti ada tambahan biaya notaris, waktu pengurusan, dan proses administrasi ulang.
4. Kendala Saat Tender atau Kerja Sama
Banyak klien korporasi, instansi, dan panitia tender memeriksa kesesuaian KBLI dengan pekerjaan yang ditawarkan. Jika KBLI perusahaan tidak sesuai, peluang kerja sama dapat terhambat.
5. Risiko Kepatuhan Saat Pengawasan
OSS berbasis risiko tidak hanya menerbitkan izin, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengawasan. Jika kegiatan nyata perusahaan berbeda dengan KBLI yang didaftarkan, perusahaan dapat diminta melakukan penyesuaian.
Strategi Aman untuk Pendirian PT di Masa Transisi KBLI 2025
Agar proses pendirian PT dan pengurusan NIB tetap berjalan lancar, pelaku usaha sebaiknya menggunakan strategi yang hati-hati.
Pertama, petakan model bisnis secara detail. Jelaskan kegiatan utama perusahaan, produk atau jasa yang dijual, target pasar, proses operasional, dan rencana pengembangan.
Kedua, cek padanan KBLI 2020 dan KBLI 2025. Gunakan tabel konversi sebagai acuan agar tidak salah memahami perubahan kode.
Ketiga, pastikan akta dan OSS selaras. Jangan hanya fokus pada pengesahan PT, tetapi pastikan kegiatan usaha dapat dilanjutkan ke proses NIB dan izin lanjutan.
Keempat, jangan melakukan perubahan akta hanya karena tren KBLI baru. Jika tidak ada perubahan substansi usaha, tunggu mekanisme konversi sistem dan pantau kebijakan resmi.
Kelima, lakukan audit legalitas berkala. Periksa apakah KBLI lama masih sesuai, apakah NIB sudah aktif, apakah izin lanjutan terpenuhi, dan apakah data AHU-OSS-NPWP sudah sinkron.
Kesimpulan
Migrasi KBLI 2025 adalah pembaruan penting dalam klasifikasi kegiatan usaha di Indonesia. Perubahan ini diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan ekonomi, teknologi, industri kreatif, dan model bisnis baru.
Namun, bagi pelaku usaha, KBLI 2025 bukan hanya isu administratif. KBLI berkaitan langsung dengan pendirian PT, akta, AHU, OSS, NIB, perizinan berbasis risiko, tender, kerja sama bisnis, dan kepatuhan perusahaan.
Izin lama yang telah terbit tetap berlaku, dan pelaku usaha tidak perlu mengurus perizinan baru hanya karena KBLI 2025. Penyesuaian diperlukan jika ada perubahan substansi kegiatan usaha, sedangkan jika tidak ada perubahan substansi, konversi dapat dilakukan otomatis oleh sistem sesuai kebijakan pemerintah.
Karena itu, langkah terbaik bukan panik, tetapi melakukan pengecekan. Pastikan KBLI yang digunakan benar-benar sesuai dengan kegiatan usaha, sinkron antara akta dan OSS, serta mendukung kebutuhan bisnis jangka panjang.
Butuh Bantuan Menyesuaikan KBLI dan OSS?
Legalitaskita membantu pelaku usaha menata kebutuhan legalitas dan administrasi bisnis secara lebih rapi, praktis, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami dapat membantu pendirian PT, pendirian CV, pemilihan KBLI, audit kesesuaian KBLI, perubahan akta, OSS NIB, penyesuaian data AHU-OSS, pendaftaran merek, dan kebutuhan legalitas usaha lainnya.
Konsultasikan rencana pendirian PT atau penyesuaian KBLI perusahaan Anda bersama Legalitaskita agar proses legalitas lebih aman, terarah, dan tidak terhambat karena data yang tidak sinkron.
Hubungi Legalitaskita:
WA: 08111778805
Email: cs@legalitaskita.id
Website: legalitaskita.id
Simak artikel lainnya dari Legalitaskita pada link berikut ini:
