Jasa Pendirian Usaha Terbaik & Terlengkap

Solusi mudah untuk pendirian pt, cv, yayasan, pendaftaran merek dan lainnya

Penjelasan Lengkap Yayasan

Anda memiliki keinginan mendirikan yayasan? Sudahkah Anda tahu syarat pendirian yayasan? Sebelum mendirikan yayasan, maka Anda harus tahu apa saja berkas dan syarat yang dibutuhkan karena sudah ada aturannya dalam Undang Undang. Lalu, apa syarat dan berapa biayanya? Simak ulasan berikut ini.

Anda memiliki keinginan mendirikan yayasan? Berikut kami berikan penjelasan lengkap yayasan mulai dari organ yayasan, anggaran dasar yayasan, laporan tahunan yayasan, dan kekayaan yayasan.

Badan hukum merupakan bentuk persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha (UU Nomor 40 Tahun 2007). Terdapat 3 (tiga) macam badan hukum yang diakui di Indonesia, diantaranya adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, hingga Perkumpulan.

Kali ini fokus bahasan kita adalah membedah mengenai seluk beluk yayasan sesuai dengan peraturan yang menaunginya, baik itu dari segi pendirian hingga sistem operasional yayasan. Maka dari itu, simak ulasan menarik berikut.

Definisi dari yayasan

Definisi yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan yayasan merupakan suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Selain bidang yayasan yang telah disebutkan diatas, tidak jarang yayasan berdiri atas ruang lingkup pendidikan dan kesehatan. Yayasan juga dapat didirikan berdasarkan surat wasiat, dan ada pula yayasan yang dibangun dibawah bendera badan hukum lainnya seperti PT maupun CV, hingga yayasan asing yang berdiri di Indonesia.

Latar Belakang Yayasan

Sebelum kita membahasa lebih dalam mengenai bagaimana cara dan syarat pendirian yayasan ini. Ada baiknya kita mulai dengan pembahasan singkat apa itu yayasan.

Organ Yayasan

Masih dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, susunan organ yang bertanggung jawab atas yayasan itu sendiri terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Gambaran mengenai tugas dan wewenang jabatan dari masing-masing organ dapat disimpulkan sebagai berikut:

  1. Pembina Yayasan

Adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang atau Anggaran Dasar. Adapun wewenang dari Pembina ialah:

  1. Keputusan Mengenai Perubahan Anggaran Dasar;
  2. Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Pengurus Dan Anggota Pengawas;
  3. Penetapan Kebijakan Umum Yayasan Berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
  4. Pengesahan Program Kerja Dan Rancangan Anggaran Tahunan Yayasan; Dan
  5. Penetapan Keputusan Mengenai Penggabungan Atau Pembubaran Yayasan.
  • Pengurus Yayasan

Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan, susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas. Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan.

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 terdapat pasal tambahan untuk UU Yayasan, dimana hal ini berbunyi tentang “Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng”.

  • Pengawas Yayasan

Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.

Kemudian keterangan mengenai nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan dari organ yayasan dicantumkan pada Anggaran Dasar yayasan tersebut.

Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan tersebut dalam rangka menjalankan tugas yayasan.

Anggaran Dasar Yayasan

Anggaran Dasar Yayasan seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, sekurang-kurangnya memuat beberapa hal berikut ini:

  1. Nama dan tempat kedudukan yayasan ;
  2. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
  3. Jangka waktu pendirian yayasan;
  4. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
  5. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan yayasan;
  6. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, pengurus, dan pengawas;
  7. Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus, dan pengawas;
  8. Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan;
  9. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar;
  10. Penggabungan dan pembubaran yayasan; dan
  11. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran.

Anggaran dasar yayasan termuat dalam Akta Pendirian yayasan dan dapat memuat dan keterangan lain yang dianggap perlu ditambahkan dalam Anggaran Dasar tersebut.

Anggaran Dasar yayasan dapat diubah melalui keputusan rapat pembina yang ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Keputusan tersebut ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. Perubahan tersebut dilakukan dengan Akta Notaris melalui persetujuan Menteri, namun terdapat satu hal yang tidak dapat diubah dari Anggaran Dasar tersebut yakni maksud dan tujuan Yayasan.

Kekayaan Yayasan

Kekayaan yayasan dapat berbentuk uang maupun barang, baik itu yang berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yayasan dapat didirikan oleh warga negara indonesia maupun warga negara asing, dimana hal tersebut akan berpengaruh pada penetapan jumlah minimal kekayaan awal yayasan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 pada pasal 6 yang berbunyi:

  1. Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
  2. Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pemisahan harta kekayaan yang disebutkan di atas harus disertai dengan surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan tersebut, dan bukti yang merupakan bagian dari dokumen keuangan Yayasan.

Operasional Yayasan

Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Pengecualian atas ketentuan tersebut, dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium. Dalam hal Pengurus Yayasan memenuhi persyaratan:

  1. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan
  2. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan itu sendiri.

Laporan Tahunan Yayasan

Kegiatan usaha yayasan, keterangan yang berkaitan mengenai hak dan kewajiban yayasan, dan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan wajib dicatat dan disimpan oleh pengurus yayasan.

Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup, Pengurus wajib menyusun Laporan Tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya:

  1. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
  2. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan; dan
  3. Laporan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan.

Laporan Tahunan ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas yayasan kemudian disahkan oleh rapat Pembina, dan wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 menyinggung masalah laporan kegiatan yayasan, dimana laporan kegiatan yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan perlu diketahui oleh instansi terkait, dan tembusannya dilampirkan kepada Menteri.

Dari penjelasan di atas, keterangan mana yang masih belum Anda pahami? Maka dari itu, silakan hubungi kami untuk berdiskusi mengenai pendirian Yayasan di Indonesia. Silakan hubungi nara hubung kami dibawah ini.

Baca juga: Biaya, Prosedur dan Syarat Pendirian Yayasan terbaru