3 Hal Penting Dalam Pengisian OSS

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit
Share on email
Email
Untuk menghindari tidak terbacanya data perusahaan anda dalam sistem OSS, pastikan bahwa bidang usaha yang tercantum didalam Akta Pendirian perusahaan anda sudah update dan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.

OSS atau Online Single Submission adalah Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/ Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS telah mempunyai payung hukum yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elekronik.

Saat ini, hampir seluruh izin usaha dapat diurus melalui Lembaga OSS, kecuali untuk beberapa sektor usaha tertentu seperti keuangan dan pertambangan.

Latar belakang adanya Lembaga OSS ini adalah upaya Pemerintah Indonesia untuk mendorong tingkat kemudahan bisnis di Indonesia (khususnya bagi pengusaha UMKM atau pengusaha pemula), serta implementasi reformasi birokrasi khususnya pada sektor perizinan usaha. 

Mengingat pentingnya izin usaha dalam menjalankan aktivitas usaha anda, berikut kami sampaikan 3 hal penting yang harus anda perhatikan dalam mengajukan penerbitan izin usaha melalui sistem OSS, yaitu:

  1. Pembuatan Akta Pendirian dan NPWP Badan Usaha

Pendirian badan usaha dilakukan dengan membuat Akta Pendirian di kantor Notaris. Nomor Akta Pendirian dan nomor SK pengesahan yang dikeluarkan oleh Dirjen AHU Kemenkumham nantinya akan terintegrasi ke dalam sistem OSS secara otomatis. Untuk menghindari tidak terbacanya data perusahaan anda dalam sistem OSS, pastikan bahwa bidang usaha yang tercantum didalam Akta Pendirian perusahaan anda sudah update dan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.

Setelah pembuatan akta pendirian maka selanjutnya adalah pembuatan NPWP pada Kantor Pelayanan Pajak yang sesuai dengan domisili badan usaha atau sesuai dengan Pasal 23 PP 24/2018, pelaku usaha yang mendaftar belum memiliki NPWP, OSS yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Pajak dapat memproses pemberian NPWP.

  • Pendaftaran Akun OSS

Pendaftaran dilakukan di website OSS dengan mengisi Jenis Identitas penanggung jawab usaha yaitu NIK yang tecantum dalam e-KTP untuk WNI dan Nomor Paspor untuk WNA, negara asal, tanggal lahir, nomor handphone dan alamat e-mail perusahaan yang akan didaftarkan.

Selanjutnya, OSS akan mengirimkan permintaan aktivasi dan setelah itu akan mengirimkan Username dan Password untuk akun OSS yang didaftarkan melalui e-mail tersebut, maka pastikan alamat e-mail diisi dengan benar. Setelah itu, login dengan menggunakan username dan password sesuai dengan hak akses masing-masing.

  • Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha

OSS menerbitkan NIB setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran melalui website OSS dengan terlebih dahulu melakukan pengisian data-data bidang usaha. NIB berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik. NIB juga akan berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan hak akses kepabeanan. Menurut pasal 25 Ayat (1) PP 24/2018 NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

Penting untuk diingat bahwa izin usaha merupakan sesuatu yang wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB. Pada Pasal 38 Ayat (1) PP 24/2018 diatur bahwa Pelaku usaha yang telah dapat izin usaha melalui OSS bisa melakukan pengadaan tanah, perubahan luas lahan, pembangunan bangunan gedung dan pengoperasiannya, pengadaan peralatan atau sarana, pengadaan sumber daya manusia, penyelesaian sertifikasi atau kelaikan, pelaksanaan uji coba produksi (commisioning); dan/atau pelaksanaan produksi.

Penulis: Nabila Intania, SH

Apabila anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau memiliki kesulitan dalam pendirian maupun perizinan badan usaha, segera hubungi kami melalui:

Legalitas Kita
Hotline 1 : +62 811 1778 805
Hotline 2 : +62 821 1200 7880
Email : info@legalitaskita.com