SUAMI ISTRI BOLEH LHO MENDIRIKAN PT, ASAL…

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit
Share on email
Email
Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengenai syarat pendirian PT, diantaranya yaitu didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih atas dasar perjanjian, dengan kewajiban mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Namun syarat tersebut tidak terpenuhi apabila dalam sebuah perusahaan hanya ada 2 (dua) orang pendiri perusahaan yang berstatus Suami dan Istri.

Dikarenakan adanya peleburan harta dalam perkawinan, sehingga Suami dan Istri dianggap sebagai 1 (satu) subjek dimata hukum. Sementara Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2018 menyebutkan bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persektuan modal. Hal tersebut bisa disiasati dengan beberapa cara seperti berikut ini:

1. Memiliki Perjanjian Perkawinan.

Mulanya Perjanjian Perkawinan digunakan untuk melindungi hak WNI dalam perkawinan campuran. Dengan salah satu fungsi didalamnya sebagai pemisah harta, sehingga bisa memberikan batasan atas harta yang melebur dalam pernikahan. Dengan adanya perjanjian perkawinan, Suami dan Istri memiliki harta terpisah yang memungkinkan masing-masing pihak mempunyai porsi saham pada perusahaan yang sama. Baik itu perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum dilangsungkan pernikahan, ataupun perjanjian yang dibuat setelah berjalannya pernikahan. Dan perjanjian perkawinan tersebut telah disahkan oleh pegawai pencatatan pernikahan setempat.

2.Pemegang Saham ke 3 (tiga).

Anda dapat mengajak rekan atau kerabat untuk ikut menjadi pendiri dalam perusahaan. Hal tersebut memungkinkan apabila pasangan suami istri yang ingin mendirikan perusahaan namun masih belum memiliki perjanjian perkawinan, sebagian sahamnya dapat dialihkan kepada orang lain atau perseroan. Sehingga memungkinkan terpenuhinya persyaratan pendirian PT dengan minimal 2 (dua) orang pemegang saham.

Apabila syarat dasar pendirian perusahaan tersebut terpenuhi, maka Anda akan mendapatkan pengesahan berstatus badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Anda dapat melanjutkan tahap pendirian PT kejenjang selanjutnya.

Legalitas Kita
Hotline 1 : +62 811 1778 805
Hotline 2 : +62 821 1200 7880
Email : info@legalitaskita.com

Himbauan

Online Service

Tanpa tatap muka

Mengikuti himbauan pemerintah kami memberlakukan kebijakan “work from home”. Untuk itu kami menawarkan layanan online tanpa tatap muka untuk konsultasi pengurusan izin usaha. Semua layanan akan tetap berjalan seperti biasanya dengan menggunakan beberapa medium  antara lain: online chat melalui website, layanan whatsapp, phone call dan penggunaan kurir untuk pengiriman dan penerimaan dokumen.