PERUBAHAN PENDAFTARAN NAMA BADAN USAHA, CEO CV/FIRMA/PERSEKUTUAN PERDATA WAJIB BACA INI.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit
Share on email
Email
Administrasial yang kurang rapih dan terkesan manual dalam sistem pendaftaran badan usaha seperti CV, Firma dan Persekutuan Perdata, menjadi indikator pembenahan birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Dengan adanya peraturan tersebut, pemerintah mengharapkan terjadinya integrasi data atas pendirian badan usaha yang saat ini tertampung dalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).

Bukan merupakan hal baru, sebelumnya pendirian badan hukum seperti PT, Yayasan dan Perkumpulan sudah menerapkan sistem pendaftaran online terpadu. Lantas, apa keuntungannya bagi pengusaha yang mendaftarkan nama badan usahanya (CV,Firma dan Persekutuan Perdata) melalui sistem?

Sama seperti pendahulunya, badan usaha berbentuk CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang nantinya didaftarkan melalui SABU akan melalui pengecekan nama sebelum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, hal ini meminimalisir terjadinya kesamaan nama badan usaha satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat meningkatkan kredibilitas badan usaha tersebut dimata para insvestor.

Setelah keluarnya peraturan tersebut, prosedur pendaftaran tidak lagi melalui pengadilan negeri dari domisili badan usaha, namun dilakukan dengan mengakses Sistem Administrasi Badan Usaha secara online, dengan memasukan nomor pemesanan, nama badan usaha, dan tanggal pemesanan.

Apabila badan usaha telah berdiri sebelum berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.17 Tahun 2018, maka pemerintah memberikan jeda 1 (satu) tahun bagi CV, Firma dan Persekutuan Perdata untuk mendaftarkan badan usahanya. Bukan hanya pendaftaran saja, kebijakan tersebut menyebutkan bahwa perubahan anggaran dasar juga dilakukan secara terpadu melalui SABU, hingga kemudian mendapatkan persetujuan Menteri secara elektronik.

Dapatkah Kami membantu Anda terkait pendaftaran dan perubahan anggaran untuk badan usaha Anda, silakan hubungi kami pada nomor tertera.

Legalitas Kita
Hotline 1 : +62 811 1778 805
Hotline 2 : +62 821 1200 7880
Email : info@legalitaskita.com

Himbauan

Online Service

Tanpa tatap muka

Mengikuti himbauan pemerintah kami memberlakukan kebijakan “work from home”. Untuk itu kami menawarkan layanan online tanpa tatap muka untuk konsultasi pengurusan izin usaha. Semua layanan akan tetap berjalan seperti biasanya dengan menggunakan beberapa medium  antara lain: online chat melalui website, layanan whatsapp, phone call dan penggunaan kurir untuk pengiriman dan penerimaan dokumen.