Langkah-langkah Membuat SIUP Perseorangan

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit
Share on email
Email
Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan kegiatan pada bidang tertentu sejatinya terbagi ke dalam dua jenis, yakni perseorangan atau non perseorangan. Non Perseorangan sebagaimana yang kita tahu ialah PT, CV, Koperasi dan masih banyak lagi. Pelaku Usaha Perseorangan inilah yang belum banyak orang pahami. Maka dari itu, simak ulasan mengenai Izin Usaha Perseorangan yang kami rangkum di bawah ini.

Pemerintah menyebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bahwa Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas Pelaku Usaha Perseorangan dan Pelaku Usaha Non Perseorangan. Pelaku Usaha perseorangan yang sebagaimana dimaksud merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum. Bentuknya bisa berupa usaha mikro yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar, semisal pedagang-pedagang kecil yang membuka toko di pasar, pedagang dengan lapak kaki lima, ataupun pelaku usaha berskala home industry.

contoh kecil

Pemerintah tidak menutup kesempatan bagi pelaku usaha perseorangan dalam memiliki legalitas yang sama dimata hukum, seperti terbukanya akses OSS untuk membuat legalitas berupa NIB dan Izin Usaha Perseorangan.

Sebelum OSS terbentuk, pelaku usaha perseorangan yang ingin mendapatkan legalitas wajib melakukan permohonan kepada PTSP setempat untuk kemudian memperoleh SIUP dan TDP Persorangan. Berbeda halnya dengan masa kini, pelaku bisnis hanya tinggal memasukkan NIK dari masing-masing KTP lalu kemudian mengisi formulir elektronik pada OSS untuk bisa mendapatkan NIB dan Izin Usaha Perseorangan.

Apabila Pelaku Usaha perseorangan telah membuat akun dalam laman oss.go.id, selanjutnya mereka akan diarahkan untuk melakukan registrasi dengan mengisi data kurang lebihnya sebagai berikut:

  1. Nama;
  2. NIK;
  3. Alamat tempat tinggal;
  4. Bidang usaha;
  5. Lokasi penanaman modal;
  6. Besaran rencana penanaman modal;
  7. Rencana penggunaan tenaga kerja;
  8. Nomor kontak usaha dan/ atau kegiatan;
  9. Rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/ atau fasilitas lainnya; dan
  10. NPWP Pelaku Usaha perseorangan.

Setelah pelaku usaha melakukan registrasi secara lengkap, pengguna digiring untuk  mencantumkan bidang usaha yang sesuai dengan kegiatan bisnis yang dijalankan, yakni berdasarkan 5 digit KBLI 2017. Setelah itu laman OSS akan memberikan tampilan kepada pengguna untuk menceklis bukti persetujuan pernyataan tentang kebenaran dan keabsahan data yang sudah dimasukan.

OSS kemudian memberikan notifikasi penerbitan NIB dan Izin Usaha Perseorangan tersebut dengan spesifikasi yang sama seperti legalitas untuk usaha non perseorangan. Diantaranya seperti, NIB berupa 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik, dan Izin Usaha yang berupa jenis kegiatan dan kode klasifikasi yang sudah dipilih. Kedua legalitas tersebut berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha atau kegiatannya.

Pelaku usaha perseorangan kebanyakan mengesampingkan pembuatan legalitas tersebut, padahal di tengah pesatnya persaingan industri global saat ini, pelaku usaha dapat terbantu untuk melakukan pengembangan usahanya melalui legalitas yang dimiliki.

Seperti misalnya, seorang pengusaha kue kering dan jajanan lokal yang kami temui beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa dirinya sangat memerlukan legalitas demi kemudahan birokrasi dalam merambah pangsa pasar yang luas, apabila tidak maka bisa saja suatu hari terkalahkan oleh penjual online yang sudah lebih dulu berinovasi. Maka dari itu, sudahkah Anda berfikir tentang inovasi kedepannya?

Legalitas Kita
Hotline 1 : +62 811 1778 805
Hotline 2 : +62 821 1200 7880
Email : info@legalitaskita.com