Mengenal Lebih Jauh Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit
Share on email
Email

Apa sih SIUJPT

Sebelum membahas tentang apa yang dimaksud dengan Surat Izin Usaha Jasa Transportasi (SIUJPT), baiknya kita mengenal dulu apa itu Transportasi/ Angkutan, adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas,

Selanjutnya, apa sih jasa pengurusan transportasi? adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang, sedangkan perusahaan jasa pengurusan transportasi adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi.

Apa saja yang diperlukan para pelaku usaha yang akan menjalankan usaha dibidang SIUJPT

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, ada dua persyaratan yang wajib dipenuhi oleh badan usaha yang  akan mengajukan SIUJPT, antara lain persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, berikut rinciannya:


Persyaratan Administrasi ;

  1. Memiliki akta perusahaan dari notaris yang disahkan oleh Kementrian Hukum dan Ham (SK Kumham);
  2. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
  3. Memiliki penanggung jawab;
  4. Memiliki modal dasar paling sedikit Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta) dan paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar ditempatkan dengan bukti penyetoran yang sah;
  5. Memiliki sertifikat kepemilikan gedung kantor sendiri atau bukti sewa gedung paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
  6. Memiliki tenaga ahli WNI berijasah minimum Diploma III dibidang Pelayaran atau Maritim atau Penerbangan atau Transportasi atau IATA Diploma atau FIATA Diploma, Sarjana Logistik atau Sertifikat kompetensi profesi dibidang Forwarder atau Manajemen Supply Chain atau sertifikasi ahli Kepabean atau Kepelabuhan (alternatif dan kumulatif).
  1. Persyaratan teknis;
  2. Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah; dan
  3. Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem infomasi transportasi darat, laut, udara, atau perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi.
  1. Khusus Joint Ventura dan Penanaman Modal Asing (PMA), ada persyaratan tambahan selain tersebut diatas, berupa;
  2. Memiliki surat keterangan terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan;
  3. Memiliki izin penanaman modal dengan investasi paling sedikit $ US 4.000.000 (empat juta dolar amerika) dan paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti setor yang sah atau diaudit oleh kantor akuntan publik
  4. Memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS); dan
  5. Memiliki izin kerja dari kementrian ketenagakerjaan.

Bagaimana prosedur dan di Instansi mana para pelaku usaha bisa mendapatkan SIUJPT

Prosedur pengajuan, setelah melengkapi dokumen diatas pelaku usaha bisa mendatangi kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagi penanam modal dalam negeri atau mendatangi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bagi Penanaman modal asing (PMA).

Proses verifikasi akan dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen diterima dan dinyatakan lengkap oleh petugas.

Apa saja sih kewajiban pelaku usaha atau badan usaha yang telah memiliki SIUJPT

Masuk keanggotaan dalam asosiasi transportasi adalah salah satu kewajiban pelaku usaha di bidang, selain itu, kewajiban lain yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pelaku usaha antara lain:

  • Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
  • Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus selama tiga bulan sejak SIUJPT diterbitkan;
  • Mendaftarkan kegiatan usaha keotoritas transportasi;
  • Melaporkan kegiatan bulanan pengiriman dan penerimaan;
  • Melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya;
  • Melaporkan secara tertulis jika ada perubahan data;
  • Melaporkan secara tertulis jika ada pembukaan kantor cabang; dan
  • Mematuhi ketentuan perundang-undangan.
Legalitas Kita
Hotline 1 : +62 811 1778 805
Hotline 2 : +62 821 1200 7880
Email : info@legalitaskita.com